Salah satu ragam riset yang berkembang pesat dalam studi komunikasi berfokus pada kajian media. Tidak lagi berkutat pada analisis isi dan kajian kuantitatif, riset media kini merambah pendekatan-pendekatan baru yang diperkaya lewat kontribusi paradigma-paradigma mutakhir dalam kajian komunikasi. Salah satu ragam kajian yang berkembang adalah Analisis Wacana Kritis, atau Critical Discourse Analysis, (CDA).

Sayangnya, walau penelitian dengan CDA menjamur di mana-mana, masih banyak calon peneliti yang kebingungan menerjemahkan teori-teori wacana dalam praktik penelitian maupun analisis. Pelatihan CDA yang kami tawarkan di sini dimaksudkan untuk membantu peserta memahami landasan CDA, ragam metode CDA, dan penerapan teori-teori Kritis dalam analisis. Karena itu, kurikulum pelatihan ini disusun sedemikian rupa, guna memberikan landasan teoritis yang memadai sekaligus mempraktikkan CDA.

Materi tiap pertemuan:
1. General Introduction
- pengantar menuju metode kualitatif. Memperkenalkan tujuan, signifikansi, diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori dasar yang melandasi CDA. Dalam sesi ini, peserta juga akan diajak untuk mencermati pemetaan CDA dan karakteristiknya masing-masing. Beberapa contoh terbaik penelitian CDA akan diperkenalkan.
2. Ragam Metode Kualitatif: Norman Fairclough
- Norman Fairclough adalah salah satu teorisi dan periset media yang merumuskan model CDA. Model CDA Fairclough termasuk yang paling populer, karena walau pun ringkas, namun mampu menyentuh banyak level analisis media. Seperti apa metode CDA Fairclough, bagaimana mengaplikasikan metode ini dalam penelitian, apa spesifikasi khusus CDA Fairclough yang membedakannya dengan metode CDA lainnya, itulah yang akan dibahas dalam sesi ini.
3. Ragam Metode Kualitatif: Sara Mills
- Sara Mills dikenal sebagai perumus model CDA berbasis gender. Pada perkembangan selanjutnya, model CDA Sara Mills akhirnya tidak cuma digunakan untuk menyentuh permasalahan berwajah ‘feminis’–tetapi juga dalam penelitian di ranah-ranah lain yang berkaitan dengan ketimpangan dan ketidaksetaraan. Cari tahu lebih banyak tentang model CDA Sara Mills, serta bagaimana mengaplikasikannya dalam penelitian dalam sesi ini.
4. Ragam Metode Kualitatif: Teun A. van Dijk
- Model CDA Teun A. van Dijk termasuk yang paling banyak dipakai, juga yang paling banyak disalahkaprahkan. Kendati demikian, minat orang untuk mengaplikasikan model CDA Van Dijk tak pernah surut. Maklum, model CDA Van Dijk menyentuh banyak level analisis, dan tergolong sederhana namun cakupannya mendalam. Agar tidak terjebak dalam salah kaprah memahami Van Dijk dan teorinya, maka sesi ini mengangkat model CDA Van Dijk, spesifikasinya, serta evaluasi.
5. Latihan 1: Menerapkan CDA
6. Latihan 2: Menerapkan CDA
Di luar ketiga model CDA di atas, pelatihan ini menawarkan alternatif model CDA lainnya, seperti model analisis Ruth Wodak, Shoemaker-Reese, dll.

Instruktur:
Santi Indra Astuti (Dosen Fikom Unisba, Research Fellow LIPI, dan Research and Development Bandung School of Communication Studies).

Peserta pelatihan
Mahasiswa studi komunikasi, peminat kajian komunikasi, pers, LSM, dosen, dan lain-lain.

Waktu dan tempat
Pelatihan ini terdiri dari 6 kali pertemuan @ 2 x 60 menit.
Mulai tanggal 17,19,20, 24, 26,27 September 2007
Pk. 15.00 -17.00

Biaya Pendaftaran
Rp. 300.000 (termasuk workshop kit, sertifikat, dan snack buka puasa)

Tempat dan Pendaftaran Workshop
Tobucil & Klabs
Jl. Aceh No. 56 Bandung
Telp. 022 4261548

Acara ini diselenggarakan oleh
Bandung School of Communication Studies dan didukung oleh Tobucil & Klabs

A. Pendahuluan
Aksi Hari Tanpa TV di Bandung merupakan rangkaian dari acara dengan tema sejenis di Jakarta (YPMA/Kidia dan YKB), Yogyakarta (Bentang), Surabaya (LKM), Medan (Psikologi USU), dan Makasar (Elsim/LCIC). Dalam upaya menyosialisasikan Hari Tanpa TV dan pesan-pesan media literacy pada masyarakat, Bascomms yang mengorganisir HTT Bandung menyelenggarakan pekan aksi yang dimulai pada tanggal 16 Juli 2007 s.d. 26 Juli 2007 (terlampir). Dibantu oleh sejumlah relawan dan simpatisan, puncak pekan aksi HTT berlangsung pada hari Sabtu, 21 Juli 2007, dalam Talk Show “Tanpa TV, Mungkinkah?” di Ruang Tengah Mizan Publishing House (pk. 9-13 WIB dalam aksi damai di Ciwalk pk. 10-14. Berikut adalah laporan kegiatan ini.

B. Pelaksanaan
1. Talk Show “Kegiatan Produktif Bagi Anak: Mungkinkah Tanpa TV?” (penanggungjawab: Santi)
Seminar diselenggarakan pada hari Sabtu, 21 Juli 2007 pk. 9-12 di Ruang Tengah Mizan Publishing House, jalan Cinambo 135, Cisaranten Wetan. Dalam seminar ini, dibahas prinsip-prinsip media literacy sambil menginformasikan alternatif kegiatan yang bisa dilakukan ketika tidak menonton TV. Seminar ini gratis, diperuntukkan bagi orangtua yang berminat, sekitar 100-an. Pembicara terdiri dari Dr. Hj. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si. (anggota KPID Jawa Barat) yang membawakan materi “TV, Isi dan Regulasi”, Andar Manik (pendiri Jendela Ide, antropolog, mediator konflik) yang akan berbagi ihwal “Rumah Tanpa TV” dan Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si. (penggagas Bascomms, aktivis media literacy dan periset media) dengan materi “Tanpa TV, Mungkinkah?” –menguraikan beberapa penelitian mengenai media dan langkah-langkah intervensi yang bisa dilakukan keluarga dari aspek media literacy. Acara ini diikuti oleh 50-an peserta—sesuai target. Beberapa di antara peserta, mewakili lembaga atau secara individual, meminta tindakan lebih lanjut seperti mengadakan talk show serupa di sekolah masing-masing.

2. Workshop Remaja: “Jangan Mau Jadi Korban Iklan: Bedah Iklan Secara Kritis” (penanggungjawab: Tarlen).
Sasarannya adalah siswa SMP dan SMA, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juli 2007, masing-masing 3 jam. Berlangsung di Beranda Tobucil jl. Aceh 56 Bandung, kelas mahasiswa dibuka pada jam 9-12, sedangkan kelas pelajar dibuka pada jam 14-17. Dalam bentuk workshop, acara ini diawali oleh Bedah Iklan Bersama yang dipandu oleh fasilitator Bascomms. Dilanjutkan dengan pembahasan oleh para pembicara yang terdiri dari Drs. Dadang Rahmat, M.Si. (Ketua KPID Jawa Barat) yang membawakan materi “Etika Periklanan” dan Ariani Darmawan (Direktur KineRuku) yang membawakan materi “Look What We Can Do To You” yang membahas aspek teknis produksi iklan untuk menciptakan ilusi-ilusi tertentu bagi khalayak. Berhubung pak Dadang harus ke Sukabumi siangnya, maka kehadirannya digantikan oleh anggota KPID lainnya yaitu Drs. Dian Wardiana, M.Si. Dari target 20 peserta untuk setiap kelas, ternyata yang hadir di luar perkiraan. Kelas mahasiswa dihadiri 31 orang, terdiri dari mahasiswa Unpad, Itenas, Unikom, Stikom, dan Unisba. Sedangkan kelas pelajar dihadiri oleh 35 peserta, terdiri dari siswa-siswi SMP Pasundan 6 (mengirimkan peserta terbanyak!), SMP Negeri 14, SMA 1, SMA Al-Kautsar Bojongkoneng, SMA Negeri 3. Ini juga gratis, bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Bandung

.


3. Sosialisasi “Hari Tanpa TV”
Sosialisasi dilangsungkan ke TK dan SD-SD di wilayah Bandung berupa penyebaran kit “Hari Tanpa TV” (terdiri dari undangan Talk Show hari Sabtu, campaign material dan lembar dukungan), mulai Senin 16 Juli s.d. Kamis, 19 Juli 2007. Kelompok relawan menyebarkan kit HTT mulai dari Cimahi hingga Ujungberung. Dari 30 sekolah yang terdaftar, 25 berhasil dikontak, 5 lagi tidak ditemukan alamatnya. Dalam pelaksanaannya, lebih dari 30 sekolah yang meminta kit kampanye. Sejumlah sekolah juga meminta tambahan flyer untuk diselipkan ke Buku Komunikasi setiap muridnya! Sejumlah relawan datang membawa pesan para kepala sekolah agar Bascomms mengadakan acara di sekolahnya untuk membawa pesan-pesan media literacy bagi orangtua siswa maupun guru-guru. Lembar dukungan yang disebarkan semua dikembalikan kepada Bascomms lengkap dengan stempel sekolah.

4. Aksi Damai “Hari Tanpa TV” pada Sabtu, 21 Juli 2007, pk. 10-14 WIB.
(penanggungjawab: Ipe)
Dalam kegiatan ini relawan-relawan HTT memasang spanduk, menyebarkan flyer dan brosur di sejumlah titik penting di Bandung, dipusatkan di Ciwalk. Tujuannya membangkitkan awareness gerakan “Hari Tanpa TV”. Dalam acara ini, kami dibantu oleh para relawan terdiri dari dosen dan mahasiswa Fikom Unisba, Stikom, dan simpatisan lain. Aksi Damai diliput oleh sejumlah wartawan dari media cetak (Tribun Jabar, Pikiran Rakyat suplemen “Belia” dan “Kampus”) dan media elektronik (Radio Mara dan Radio Mustika).

5. Aksi “Hari Tanpa TV”, 22 Juli 2007.
Mematikan TV selama sehari. Diselenggarakan serempak di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Yogya, dan Makasar.

6. Monitoring “Hari Tanpa TV”, mulai Senin, 24 Juli 2007 s.d. Jumat.
Untuk menilai efektivitas aksi ini, sekaligus menjaring bagi masukan aksi berikutnya, maka akan dilakukan evaluasi melalui penyebaran dan pengumpulan kuesioner kepada masyarakat maupun sekolah-sekolah baik secara langsung maupun lewat posting di milis-milis. Hasilnya akan dilaporkan lewat media maupun milis-milis.

C. Media Exposure
Iklan kegiatan di Belia (suplemen remaja HU Pikiran Rakyat) sebagai media partner (senilai Rp. 10 juta!), Selasa, 17 Juli 2007

2 tulisan (Santi dan Tarlen) di Rubrik Gaya Hidup Pikiran Rakyat (Jumat, 20 Juli 2007).

Wawancara di Radio Mara dalam Segmen Pendidikan, Kamis 19 Juli 2007 (pk. 7.15-7.45).
Wawancara di Radio Mustika dalam Klab Baca Qanita bersama mbak Tutuk (Mizan) dan Andar Manik (pendiri Jendela Ide), penyiar Poppy (pk. 16.00-17.00).
On the spot report oleh Radio Mara untuk Aksi Damai di Ciwalk (21 Juli 2007 pk. 13.30).
Laporan Utama suplemen Belia di HU Pikiran Rakyat edisi Selasa, 24 Juli 2007.
Berita di Bandung TV, edisi Senin 23 Juli 2007.

Ditinjau dari aspek realisasi kegiatan, konsolidasi kepanitiaan, dan media exposure yang diperoleh, Pekan Aksi HTT 2007 di Bandung bisa dinyatakan telah berlangsung sukses.

D. Penutup
Alhamdulillah, terlepas dari segala keterbatasan, Allah SWT memperkenankan kita menyelenggarakan acara dengan sukses sesuai rencana. Mudah-mudahan, apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi semua. Bascomms mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Pekan Aksi HTT 2007. Mohon maaf atas semua kekurangan yang ada. Insya Allah, di lain kesempatan, kita belajar dari kekurangan tersebut dan berkegiatan dengan rencana dan aksi yang lebih baik lagi dalam waktu dekat.

Bandung, 22 Juli 2007
Santi Indra Astuti
Bascomm’s Research and Development

Apa yang terjadi ketika anak-anak diterpa oleh program televisi yang tidak aman dikonsumsi mereka? Hasil kajian efek di manapun memperlihatkan bahwa televisi punya pengaruh pada khalayaknya. Mulai dari desensitisasi atau penumpulan kepekaan sampai fear effect, efek rasa takut nan berlebihan. Yang tadinya takut lihat darah dan kekerasan, misalnya, berubah menjadi permisif terhadap kekerasan ketika sering diterpa oleh acara-acara bertema kriminalitas. Berita penangkapan maling ayam jadi kurang seru rasanya kalau tidak disertai liputan tentang bagaimana masyarakat menghakimi sang maling sampai terkencing-kencing, berdarah-darah. Inilah desensitisasi kekerasan. Efek lain: yang tadinya menganggap dunia ini biasa-biasa saja, gara-gara acap nonton acara bertema kekerasan, menganggap bahwa dunia ini luarbiasa mengerikan karena kejahatan ada di mana-mana. Golongan khalayak yang terkena efek semacam ini jadi paranoid terhadap realitas, sampai takut ke luar rumah. Fear effect. Kita belum lagi bicara soal pergeseran budaya, kekerasan verbal, dan model solusi yang dicomot begitu saja oleh khalayak berdasarkan apa yang mereka lihat di televisi. Kasus bunuh diri anak atau kekerasan seksual yang dilakukan anak-anak, misalnya, kuat pula disinyalir akibat pengaruh media audiovisual seperti televisi. “Belakangan ini, banyak orangtua mengajukan komplain karena sinetron remaja seperti Heart memperlihatkan bagaimana anak-anak sudah mengenal dunia pacaran lengkap dengan intrik dan cemburu-cemburuan,” tutur Atie Rachmiatie, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jawa Barat, yang bertugas menerima dan memproses keluhan masyarakat seputar program penyiaran. Kenyataan seperti ini jelas-jelas memprihatinkan, dan mencengangkan. Tapi, ini bukan masalah khas Indonesia.

Di manapun, program televisi yang dikelola oleh industri berwatak kapitalis yang hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan semata, senantiasa menimbulkan persoalan. Maka, pada awal dekade 1990-an, para pengamat media kemudian melontarkan gagasan untuk melakukan sejenis aktivisme yang bergerak di tataran publik. Lahirlah gerakan media literacy, yaitu sebuah gerakan mendidik publik agar mampu menghadapi media massa secara bijak dan cerdas. Bijak, artinya mampu memanfaatkan media massa sesuai dengan keperluannya. Cerdas, artinya mampu memilih dan memilah ragam informasi yang memang diperlukan. Tahu mana yang penting, dan mana yang tidak penting atau bahkan berbahaya bagi dirinya maupun lingkungannya. Media literacy dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keberaksaraan media atau melek media. Konsep ini merujuk pada kemampuan khalayak untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi pesan-pesan melalui media dalam berbagai konteks (Livingstone, 2003). Dalam suatu masyarakat media seperti kita sekarang ini, di mana kontak dengan media menjadi sesuatu yang esensial dan tak terhindarkan, media literacy merupakan sejenis ketrampilan yang diperlukan oleh khalayak guna berinteraksi selayaknya dengan media, dan menggunakan media dengan rasa percaya diri. Ketrampilan-ketrampilan ini sesungguhnya dianggap penting bagi siapa saja. Namun target utama media literacy adalah kaum muda dan anak-anak. Maklum, mereka tengah berada dalam proses peneguhan mental dan fisik.

Bagaimana penerapan media literacy di lapangan? Bagaimana mendidik masyarakat agar melek media? Banyak cara yang telah dilakukan oleh para aktivis media literacy. Beberapa aktivis di Amerika Serikat bekerjasama dengan sekolah-sekolah merancang model kelas dan pembelajaran berbasis media. Siswa-siswa diajari untuk melihat bahwa ada banyak hal yang bisa diperoleh di media jika teknologi informasi digunakan dengan benar. Di Jepang, para aktivis media literacy bahkan bergerak lebih jauh lagi. Mereka berhasil menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk merancang dan memberlakukan kurikulum yang memasukkan prinsip-prinsip media literacy ke dalam kelas-kelas sekolah dasar, bahkan TK dan kelompok bermain. Gerakan media literacy di Eropa juga tak kalah dahsyat. Para aktivisnya membuat semacam indikator kultural untuk menilai kualitas program guna menandingi sistem rating yang selama ini disebut-sebut sebagai biang keladi buruknya acara televisi. Mereka juga berhasil memaksa pemerintah dan industri untuk memperhitungkan indikator kultural tersebut guna menimbang kualitas sebuah program televisi—dan aman tidaknya dikonsumsi masyarakat terutama pada rentang prime time. Gerakan penyadaran juga dilakukan lewat aksi-aksi seperti Turn Off TV Week yang digagas Adbuster, dan sudah mendunia selama beberapa tahun terakhir. Lewat aksi mematikan televisi atau tidak menonton televisi selama seminggu (lazimnya jatuh di bulan April), aksi ini bermaksud memberi pesan kuat kepada industri penyiaran bahwa masyarakat, andai bersatu, bisa menuntut haknya mendapatkan yang terbaik bagi dirinya dari televisi—bukankah stasiun televisi sudah menjual kepala penontonnya kepada media buyer di biro-biro periklanan agar bisa menjual airtime dengan harga tinggi bagi pengiklan? Kepada khalayak sendiri, aksi semacam ini bermaksud memunculkan kesadaran bahwa menonton televisi itu hanyalah satu dari sekian banyak pilihan untuk mengisi hidup. Masih banyak kok aktivitas lain yang bisa dilakukan, barangkali malah jauh lebih produktif, tanpa harus berkutat terus di depan televisi…

Santi Indra Astuti

Apa yang dilakukan keluarga Andar Manik, mungkin tidak banyak dilakukan oleh keluarga lain. Sejak sebulan terakhir ini, keluarganya memutuskan hidup tanpa televisi. Meski sempat mendapat protes dari anak bungsunya, Gilang yang baru berumur 10 tahun dan duduk di bangku kelas 4, bapak tiga anak _ Gita, Bintang dan Gilang_ tetap pada keputusannya untuk memutuskan saluran televisi yang ada di rumahnya. “Bukan karena saya tega sama anak, justru karena saya ngga tega melihat anak saya membeku di depan televisi,” jelas suami Marintan Sirait ini. “Yang saya kawatirkan adalah efek dari kecanduannya, ketika ada di depan televisi, dia jadi tersedot dan pasif tidak melakukan apa-apa,” ungkap Andar. “Juga yang tak kalah berbahaya, ketika dia percaya kalau apa yang ada di iklan itu adalah suatu kebenaran,” tambah Marintan.

Sebagai orang tua, Andar dan Marintan pun harus merelakan diri untuk tidak lagi menonton tayangan yang mereka sukai di televisi. Meskipun demikian, pasangan yang juga mendirikan Jendela Ide_lembaga kreatifitas anak dan remaja ini, cukup sabar menghadapi ‘kerungsingan’ anak mereka ketika televisi tak lagi bisa di tonton. “Lama-lama dia mulai cari kegiatan lain, memelihara ikan di aquarium, belajar memasak, lagi pula liburan kemarin ada program liburan di Jendela Ide, jadi dia cukup sibuk dengan semua kegiatan itu,” kata Andar.

Sementara itu, Sahala, Dosen Fikom Unpad, sempat hidup tanpa televisi ketika anak pertamanya lahir pada tahun 1985. ” Keputusan itu saya buat dengan kesadaran, karena saya ingin menanamkan kebiasaan membaca pada anak saya. Malah anak saya yang sulung itu, waktu TK sudah lancar membaca dan itu jadi kebiasaan sempai dia besar,” jelas Sahala. Untuk itu Sahala tidak pernah membatasi anggaran untuk membeli buku bagi anak-anaknya. ” Sekarang saja setelah mereka besar, mereka bisa beli sendiri,” ungkap bapak tiga anak ini.

Namun hidup tanpa televisi, berakhir saat anaknya mendapat ejekan dari teman-teman sekolahnya karena tidak pernah menonton televisi. “Karena itu dia merengek sama ibunya minta di belikan televisi dan ibunya bujuk saya. Jadinya saya tidak tega juga.” Meski sekarang televisi hadir kembali hadir kembali dalam kehidupan keluarga Sahala, namun kegiatan menonton televisi hanya menjadi kegiatan selingan. “Anak-anak punya banyak kegiatan di kampus mereka,” jelas Sahala. Anak sulungnya, menurut Sahala selain senang membaca, juga ikut kegiatan band dengan teman-teman kampusnya. Sementara anak keduanya aktif di himpunan mahasiswa Matematika ITB dan anak bungsunya bergabung dengan tim paduan suara Unpar,

***
Bukan hal yang mudah untuk lebih selektif memilih program tayangan televisi yang layak ditonton oleh anak-anak. Selama ini tidak banyak program televisi untuk anak-anak yang cukup mendidik. Jika ada kemasannya tidak mampu membuat duduk dan menontonnya. Sementara televisi berlangganan yang menawarkan pilihan-pilihan program yang lebih baik, masih dianggap terlalu mahal biaya berlangganannya.

Menghentikan kebiasaan menonton televisi pada anak-anaki menurut Sahala, butuh keberanian dari orang tua untuk melakukannya. Orang tua tidak bisa begitu saja melarang anaknya menonton televisi tanpa orang tua sendiri bersedia menghentikan kebiasaan itu bagi diri mereka sendiri.

Andar Manik sendiri melihat persoalan kecanduan masyarakat terhadap televisi lebih jauh, sebagai cerminan ketidak mampuan para pengelola pemukiman untuk menyediakan aktivitas di luar rumah bagi warganya. ” Apalagi di kompleks-kompleks pemukiman di kota-kota besar, dimana orang lebih senang membiarkan anak-anaknya menonton televisi daripada bermain di luar.

Ketidak mampuan ini juga karena lingkungan sosial saat ini tidak dapat memberikan jaminan rasa aman ketika berinteraksi di luar rumah,” jelas Andar. “Perasaan tidak aman dari para orang tua yang akhirnya menjerumuskan anak-anak kepada kebiasaan menonton televisi.” Itu sebabnya menurut Andar yang juga aktif di banyak kegiatan sosial dan kemasyarakatan, komunikasi di antara masyarakat sendiri tidak lagi cair. “Kita sekarang lebih bisa berempati pada penderitaan orang-orang yang kita lihat di televisi daripada tetangga sebelah rumah sendiri. Karena ruang-ruang dimana kita dengan tetangga sekitar rumah bisa bertemu dan berkegiatan bersama, semakin tidak ada. Makanya masyarakat kita sekarang mudah tersinggung. Karena ruang-ruang yang bisa mencairkan kebekuan komunikasi itu semakin tidak ada. Kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan televisi untuk masuk menggantikan kebutuhan itu.”

***

Persoalan kebiasaan menonton televisi ini ternyata bukan semata-mata membatasi tontontan dan dampaknya terhadap anak-anak, namun keberanian untuk membuka sekat-sekat kebuntuan komunikasi dalam lingkungan keluarga, menjadi persoalan yang tidak kalah penting untuk diselesaikan. **

Tarlen Handayani 
Tulisan ini di muat di Pikiran Rakyat, 20 Juli 2007

ABSTRAK

Pelbagai makna dilekatkan pada pendidikan. Mulai dari pendidikan sebagai kunci kemajuan peradaban bangsa, pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas SDM, serta pendidikan sebagai proses sosialisasi nilai-nilai budaya, sekaligus sarana ampuh untuk mengindoktrinasikan ideologi. Apapun makna pendidikan, posisinya tergolong sentral di tengah masyarakat, mengingat fungsinya selaku pranata cultural maintenance dalam sistem sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan mendapatkan tantangan serius, ketika masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat media yang hidup di era Informasi. Di era ini, media muncul sebagai sentra pendidikan keempat dalam ruang pendidikan secara keseluruhan, yang sebelumnya hanya diisi oleh sentra keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tantangan yang muncul bersumber dari dominasi media massa dalam kehidupan publik, yang ketika posisinya bergeser menggantikan peran sentra pendidikan lainnya, disinyalir telah menyajikan kurikulum tersembunyi –the hidden curriculum—lewat kandungan isinya yang tidak mencerdaskan khalayak. Tantangan ini dapat diatasi lewat gerakan media literacy—sebuah konsep keberaksaraan (literacy) yang diterapkan pada media massa. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa media massa sesungguhnya tidaklah netral, melainkan ajang kontestasi pelbagai kepentingan sosial ekonomi politik. Bahwa media sesungguhnya bukan sekadar alat kontrol sosial dan cermin realitas, melainkan punya peran dalam mengonstruksi realitas sosial secara subjektif. Lewat upaya penyadaran semacam ini, gerakan media literacy berkehendak mendidik masyarakat guna memanfaatkan informasi dan kandungan media lainnya sesuai dengan keperluannya. Lebih jauh lagi, gerakan ini bermaksud mendidik masyarakat agar mampu bersikap kritis dan bijak dalam menghadapi banjir informasi dan upaya media massa mendominasi kehidupan masyarakat sehari-hari.

I. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia mendapatkan tantangan yang serius, dengan munculnya pelbagai krisis yang melanda nyaris semua tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari mismatch kurikulum serta penerapan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang dinilai masih belum sesuai, kekeliruan menerjemahkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), kesejahteraan guru serta fasilitas sarana dan prasarana yang tidak merata dan tidak memadai di sebagian besar kawasan, sampai pada fenomena kapitalisme pendidikan yang marak terjadi ketika komersialisasi dan komodifikasi pendidikan mengalahkan misi sosial kultural edukatif yang semestinya diemban oleh pranata pendidikan. Tantangan tersebut bisa dikatakan bersifat multidimensi, seperti halnya pendidikan itu sendiri yang merupakan aktivitas multidimensi.

Iklim dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat masa kini memang sudah jauh berubah dan tak bisa disamakan lagi dengan keadaan dahulu. Pelbagai paradigma pendidikan mendapatkan tantangan yang serius ketika berhadapan dengan kondisi zaman yang bergerak maju. Pendidikan sebagai sarana belajar kian mendapatkan tantangan, ketika di zaman sekarang masyarakat bertransformasi menjadi apa yang disebut-sebut oleh para futurolog seperti Alvin Toeffler maupun Naisbitt sebagai “Masyarakat Informasi”, atau era yang oleh para teorisi teknologi komunikasi seperti Marshall McLuhan dan Regis Debray dinyatakan sebagai “The Age of Media Society.”

Tantangan yang persisnya dihadapi oleh dunia pendidikan di tengah situasi semacam ini persisnya dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pendidikan merupakan institusi yang penyelenggaraannya umumnya dilaksanakan oleh pranata-pranata pendidikan seperti sekolah, lembaga adat dan lembaga agama, sesuai dengan salah satu fungsi pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas kemanusiaan siswa didik melalui sosialisasi pengetahuan dan nilai-nilai (cultural maintenance). Albert Bandura melalui teori Social Learning yang populer pada dekade 1960an memperlihatkan bahwa seiring dengan maraknya media massa, maka lembaga tersebut (media massa) menjadi alternatif media belajar baru bagi masyarakat. Kenyataan ini kian menguat ketika kehadiran media massa semakin mendominasi kehidupan masyarakat. Di Amerika Serikat, fakta memperlihatkan bahwa rata-rata orang dewasa menghabiskan waktu selama 4 jam di depan layar televisi—4 jam bukan waktu yang sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang harus dihabiskan untuk bekerja (6-8 jam), tidur (4-6 jam) dan menjalankan fungsi sosial maupun individual lainnya (Zillman, 2002). Data lembaga riset pemasaran MARS tahun 2000 memperlihatkan, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk dewasa Indonesia di depan televisi juga berkisar 4 jam sehari. Jumlah yang dihabiskan anak-anak diperkirakan lebih banyak lagi, mengingat “…anak-anak pada masyarakat modern meluangkan jauh lebih banyak waktu di depan televisi, play station, internet, atau online game dibanding dengan orangtuanya” (Lie, 2004).

Inilah sebentuk tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia dari sektor media. Idealisme pendidikan yang menawarkan nilai-nilai kultural dihadapkan pada saluran lain yang menawarkan ragam nilai lain, yang sayangnya, menyimpang jauh dari idealisme keluhuran budi pekerti dan intelektual. Media massa menawarkan hidden curriculum dengan agenda ekonomi politik: penguasaan kesadaran dan tingkat konsumsi tinggi. Sialnya, di tengah ruang yang bebas diisi oleh siapa saja dalam sistem yang demokratis, media massa malah mendominasi ruang dan waktu kita.

Maka, pertanyaannya adalah, bagaimana hendaknya dunia pendidikan mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang bersumber dari dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat saat ini? Solusi apa yang bisa diajukan untuk ‘menyelamatkan’ dunia pendidikan dari fenomena maraknya media massa yang mendominasi kehidupan masyarakat? Memusuhi media massa, berkompromi dengan media massa, menafikan dan menyingkirkan media massa, atau, adakah alternatif lain yang lebih reasonable? Karya tulis ini mencoba untuk menelusuri permasalahan yang terjadi, serta mencari jalan keluar yang bisa dimanfaatkan bersama guna meningkatkan kinerja pendidikan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas bangsa melalui konsep media literacy—sebuah konsep ‘melek media’ yang diupayakan menjadi agenda nasional sehingga memungkinkan untuk diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

II. Perumusan Masalah

2.1. Perumusan Masalah

Bertitiktolak dari permasalahan dan latar belakang di atas, maka masalah dirumuskan sbb. “Bagaimana dunia pendidikan mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang bersumber dari dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat saat ini? Solusi apa yang bisa diajukan untuk ‘menyelamatkan’ dunia pendidikan dari dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat?”

2.2. Identifikasi Permasalahan

1. Mengidentifikasi permasalahan yang melibatkan dunia pendidikan dan media massa dalam konteks krisis pendidikan dewasa ini.

2. Memberikan alternatif solusi bagi dunia pendidikan Indonesia guna mengatasi tantangan yang bersumber dari dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat saat ini.

3. Menjelaskan konsep-konsep media literacy sebagai alternatif solusi yang applicable bagi dunia pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat sehari-hari.

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi permasalahan yang melibatkan dunia pendidikan dan media massa dalam konteks krisis pendidikan dewasa ini.

2. Memberikan alternatif solusi bagi dunia pendidikan Indonesia guna mengatasi tantangan yang bersumber dari dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat saat ini.

3. Menjelaskan konsep-konsep media literacy sebagai alternatif solusi yang applicable bagi dunia pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat sehari-hari.

3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis dapat memberi solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh dunia pendidikan Indonesia terhadap siswa didik, tatkala berhadapan dengan krisis akibat dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat, dengan memanfaatkan aspek-aspek pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya, dan sarana dan prasarana yang ada. Solusi ini diharapkan juga bersifat applicable bagi media massa pada umumnya.

1. Secara teoritis memperluas horison kajian dunia pendidikan dan media massa, dengan memperkenalkan sejumlah konsep dan cara pandang baru dalam memaknai hubungan antara dunia pendidikan dan media massa.

IV. Metode Penelitian

4.1. Metode Penelitian

Penelitian ini bertitiktolak dari paradigma kualitatif. Mulyana (2002) menyatakan, metode penelitian kualitatif tidak menggunakan inferensi statistik untuk melakukan penarikan kesimpulan. Dengan perspektif emik (dari dalam), metode penelitian kualitatif berusaha menjelaskan permasalahan berdasarkan data-data secara kualitatif, disesuaikan dengan tujuan dan perumusan masalah penelitian. Terdapat tiga konsep yang akan diteliti dalam riset ini: pendidikan, media massa, dan media literacy. Mengingat luasnya konsep yang diteliti maka penelitian kualitatif ini bisa dikatakan semi multiexplorative analysis, karena melibatkan unit analisis yang berbeda-beda. Konsep-konsep ini akan ditelaah melalui metode kajian literatur atau library research.

Kelayakan library research sebagai suatu metode penelitian dinyatakan Berger, mengutip Komidar dalam Goode & Hatt (1952) sbb. “…all research inevitably the use of the book, pamphlet, periodical, and documentary materials in libraries. This applies to studies based on original data gathered in a field study as well as those based entirely upon documentary sources (Berger, 1998:80).” Kajian pustaka digunakan pertama kali sebagai dasar untuk mengorientasikan permasalahan. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan library research sebagai metode untuk menjelaskan permasalahan dan mencari solusinya. “The purpose of library search … is to obtain enough relevant information from experts and other reliable sources to help answer some question (Berger, 1998:79).”

Sebagai sebuah kajian kualitatif, penelitian ini masih jauh dari standar yang layak. Kendati demikian, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai titik tolak atau sensitizing concepts untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait dengan masalah peningkatan kualitas pendidikan dan di tengah dominasi media massa.

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yang bertitiktolak dari kajian literatur, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan terkait berkenaan dengan permasalahan penelitian. Data primer yang dikumpulkan bersumber dari media massa seperti surat kabar dan majalah, buletin, data-data internet, dan buku-buku textbook terkait topik penelitian.

4.3. Teknik Analisis

Teknik analisis didasarkan pada pola abduksi, yaitu mengolah dan mengungkapkan data sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan permasalahan penelitian (Yin, 1998).

V. Tinjauan Teoretis

5.1. Silang Sengkarut Dunia Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci kemajuan peradaban. Pendidikan juga merupakan indikator kualitas sebuah bangsa. Bangsa berkualitas tinggi ditandai oleh indeks pendidikan yang tinggi. Ini antara lain diformalkan melalui indikator HDI (Human Development Index) yang dikeluarkan PBB setiap tahun, di mana tahun ini Indonesia menempati posisi 111 (terpaut satu angka di atas Vietnam pada 2003).

Pendidikan sendiri dimaknai dalam banyak hal. Dari perspektif kultural, pendidikan adalah proses kultivasi gagasan-gagasan evolusi—yaitu gagasan yang senantiasa ditujukan untuk membuat perubahan-perubahan positif. Meminjam kesimpulan Dr. Andar Ismail (1997), belajar adalah mengubah keseanteroan diri; belajar adalah mengubah diri menjadi manusia baru (Pongtuluran 2000). Maka jelaslah bahwa pendidikan maupun belajar merupakan aktivitas yang bersifat multidimensi. Dengan karakteristik multidimensi sedemikian, maka berbicara mengenai pembangunan dan pembenahan pendidikan mestinya tidaklah setengah-setengah, melainkan harus dalam kerangka multidimensi.

Secara konstitusional, Pemerintah Indonesia menjadikan pendidikan sebagai salah satu tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 45 yang kutipannya berbunyi “… mencerdaskan kehidupan bangsa.” Tujuan ini diimplementasikan dalam program-program pembangunan, mulai dari REPELITA hingga PROPENAS 2004 yang menjadi acuan pembangunan sektor pendidikan paling mutakhir. Namun, bagaimana sesungguhnya kondisi dunia pendidikan di Indonesia?

Tanpa bermaksud menafikan prestasi cemerlang para pahlawan di dunia pendidikan, agaknya mesti diakui kalau nyaris semua media membicarakan fenomena yang sama: bahwa pendidikan Indonesia sedang terpuruk, bahwa krisis multidimensi yang parah tengah melanda dunia pendidikan Indonesia, bahwa pendidikan Indonesia tak punya arah, visi dan misi yang jelas. Kenyataan menunjukkan, dana APBN yang diperuntukkan bagi pendidikan tak lebih dari 4 persen setiap tahun, masih jauh dari cita-cita Mendiknas Malik Fadjar sebesar 20 persen dari keseluruhan APBN.

Kesadaran masyarakat untuk membiayai sendiri pendidikan putra-putrinya cukup tinggi, dan diantisipasi dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan swasta. Sayangnya, kurangnya kontrol dan pembinaan menyebabkan lembaga pendidikan swasta banyak yang akhirnya terjebak dalam komersialisasi semata. Indikatornya terlihat jelas ketika lembaga pendidikan swasta menjerit kekurangan siswa tahun-tahun belakangan ini, dan gencar beriklan untuk menarik minat mahasiswa baru (Astuti, 2003). Nyatalah bahwa ternyata pemasukan utama, dan kemungkinan satu-satunya, hanya bersumber dari tuition fee yang dibayarkan oleh para siswa. Pada kondisi sedemikian, tentu sulit ditepis anggapan bahwa siswa dijadikan sapi perahan dalam bisnis pendidikan.

Kondisi ini berimbas pada merosotnya mutu pendidikan di Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain. UI, barometer universitas multidisiplin di Indonesia, hanya menempati peringkat 61 dalam daftar universitas terbaik di Asia versi Asiaweek 2000. UGM di peringkat 68, Undip di peringkat 77, Unair di peringkat 75—Unpad malah tidak disebut-sebut sama sekali. Untuk kategori universitas sains dan teknologi, ITB berada di peringkat 21, kalah dari Universitas Nasional Sains dan Teknologi Pakistan—sebuah negeri yang hingga kini dililit ancaman perang saudara, kekerasan, kemiskinan, dan intrik politik yang lebih parah daripada Indonesia. Pendidikan di Indonesia pun kalah dari India. Walaupun peringkat HDI (Human Development Index)-nya jauh di bawah Indonesia, namun India mampu mengekspor sarjana-sarjana IT (information technology) dan sarjana-sarjana bidang lain yang cerdas ke negara-negara Barat[1]. Para ahli dan punya nasionalisme tinggi, sehingga setelah kaya kembali lagi ke negaranya untuk menanamkan investasi di sebuah kawasan yang disebut-sebut sebagai Lembah Silikon-nya Asia.

Tidak ada pendidikan yang murah. Masalahnya adalah, siapa yang harus membayarnya? Kewajiban pemerintah adalah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Sayangnya, kehendak meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20 persen, seperti dinyatakan Mendiknas Malik Fadjar, baru sebatas angan. Tak salah bila Toenggoel Siagian, pejabat Direktur Eksekutif Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD), menyatakan bahwa “Pendidikan di Indonesia hanya dianggap sebagai ritus pendewasaan. Tidak lebih dari itu” (Kompas, 4 September 2004).

5.2. Media Massa

Media, dalam pengertian tradisional, dimaknai sebagai “…something that carries some kind of communication (Berger, 2003:22).” Pengertian ini mengarahkan kita pada definisi lain yang tak kalah penting tatkala berbicara tentang media, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang melibatkan pengiriman pesan dari sumber ke penerima yang dapat mendekode atau memahami pesan yang telah dikirimkan. Nyatalah di sini bahwa media tidak sekadar membawa “teks”, tetapi juga mempengaruhi teks-teks ini dengan pelbagai cara.

Media komunikasi meliputi banyak hal, mulai dari suara kita sendiri, badan kita selaku pengirim pesan, hingga video dan internet. Namun, yang menjadi concern kita adalah media massa. Technically speaking, media massa adalah perangkat dari komunikasi massa, yang—berbeda dengan bentuk komunikasi lainnya—melibatkan aktivitas pengiriman pesan secara terbuka, serempak, pada khalayak secara meluas. Sepintas, tak ada yang ‘berbahaya’ dengan hal ini. Kendati demikian, permasalahan mulai timbul ketika media massa yang mulai mendominasi kehidupan masyarakat tampil dengan content yang menjauhkan kita dari cita-cita menciptakan public sphere yang sehat.

Klasifikasi media massa sangat beragam. Klasifikasi klasik membedakan media massa dalam jenis media cetak, media elektronik audio (radio), dan media elektronik audivisual (televisi). McLuhan datang membawa klasifikasi tersendiri. Ia membedakan media dalam terminologi hot media vs. cool media. Hot media ditandai dengan high definition—suatu kondisi yang menjadikan media ybs dipenuhi data, namun hanya sedikit melibatkan partisipasi pemakainya. Contohnya radio, film, album foto, dan sebagainya. Cool media, di sisi lain, adalah media low definition—data sedikit, namun ditandai dengan tingkat partisipasi pemakai yang tinggi. Contohnya telepon, show televisi, dialog, dan sebagainya. Saat ini, dengan berkembangnya internet, klasifikasi-klasifikasi komunikasi mau tidak mau harus direorganisasi. Fiddler dalam bukunya “Mediamorphosis” (2003) menawarkan klasifikasi baru yang membedakan media komunikasi dalam domain teks dan domain penyiaran—internet termasuk ke dalam domain terakhir ini.

Dalam karya tulis ini, istilah ‘media’ maupun ‘media massa’ dipertukarkan secara bebas, dan digunakan untuk memaknai media sebagai perangkat komunikasi massa, semata-mata demi alasan kemudahan saja. Namun dalam kaitannya dengan media literacy, media dimaknai sebagai : (1) Alat dan materi untuk mentransmisikan informasi; (2) Medium untuk merekam dan melindungi informasi; (3) Informasi atau pesan-pesan yang didistribusikan di media (MPT, 2002).

5.3. Media Literacy

Media literacy dikonsepkan sebagai “…the ability to access, analyse, evaluate and create messages across a variety of contexts (Livingstone, 2003)[2].” Wikipedia, the free encyclopedia, menyebutkan bahwa media literacy adalah ketrampilan untuk memahami sifat komunikasi, khususnya dalam hubungannya dengan telekomunikasi dan media massa. Konsep ini diterapkan pada beragam gagasan yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana media menyampaikan pesan-pesan mereka, dan mengapa demikian.

Konsep media literacy pertama kali diperkirakan muncul pada tahun 1980an, dan kini telah menjadi standar topik kajian di sekolah-sekolah berbagai negara. Secara logis dapat dipahami, konsep ini tidak muncul dari kalangan media, melainkan dari para aktivis dan akademisi yang peduli dengan dampak buruk media massa yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan kapitalis hingga menafikan kepentingan publik.

Pemikiran sejumlah tokoh komunikasi-filosof terkemuka memicu lahirnya konsep media literacy. Sonia Livingstone (2004) mencatat sosok-sosok seperti teorisi komunikasi Kanada Marshall McLuhan[3], ahli linguistik Kritis Amerika Noam Chomsky[4], filosof Prancis Jean Baudrillard[5], kritikus komunikasi Amerika Serikat Neil Postman[6], dan perintis media education Amerika: Renee Hobbs[7]. Landasan teoritis media literacy sendiri bersumber dari tradisi pemikiran Kiri, yang berkembang dalam cultural studies (Leftist Cultural Studies). Seperti diungkapkan Livingstone (2004), media literacy adalah “… a synthesizer of media education projects dating back to 1920s … act as an umbrella term for teaching practices that make students aware of the construct of mass media.”

Media literacy kerap disalahkaprahkan dengan media education. Sesungguhnya, media literacy perlu dibedakan pengertiannya dari media education. Media literacy bukanlah media education, kendati yang terakhir ini kerap menjadi bagian dari yang pertama. Media education memandang media dalam fungsi yang senantiasa positif, yaitu sebagai a site of pleasure—dalam berbagai bentuk. Sedangkan media literacy yang memakai pendekatan inocculationist berupaya memproteksi anak-anak dari apa yang dipersepsi sebagai efek buruk media massa. Penggunaan media dan produk media sebagai bagian dari proses belajar mengajar, misalnya mempelajari cara memproduksi film independen atau menggunakan suratkabar sebagai sumber penelusuran data, tergolong dalam media education. Adapun media literacy bergerak lebih jauh dari itu. Dengan pendekatan yang lebih kritis, media literacy tidak hanya mempelajari segi-segi produksi, tetapi juga mempelajari kemungkinan apa saja yang bisa muncul akibat kekuatan media. Media literacy mengajari publik memanfaatkan media secara kritis dan bijak.

5.4. Media Massa di Tengah Masyarakat: Sahabat atau Musuh?

Diskusi seputar pendidikan dan media massa mau tak mau melarikan kita pada diskusi besar yang tak pernah berakhir seputar efek media massa: positif atau negatif? Di balik keterpesonaan kita pada kecanggihan teknologi media massa, serta kemampuannya untuk memperpanjang kapabilitas manusia (McLuhan, 1966), media massa laksana sekeping koin dengan sisi positif dan negatif sekaligus! Ini tecermin dalam pandangan-pandangan-pandangan yang sangat bertolakbelakang dalam menyoal fungsi dan efek media massa di tengah sistem sosial.

Paradigma fungsionalisme struktural dalam kubu sosiologi memandang media massa sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menunjang keberlangsungan sistem sosial. Media massa di sini dimaknai secara positif, memberi kontribusi fungsional bagi pemeliharaan sistem kemasyarakatan yang sehat. Kondisi ini bisa dikatakan berlaku baik situasi yang diistilahkan Parsons sebagai ‘solidaritas mekanis’ di mana media massa dipandang sebagai salah satu sarana atau alat, atau baut dari mesin besar masyarakat. Pun bisa berlaku pada situasi yang diistilahkan oleh Durkheim sebagai ‘solidaritas organik,’ di mana media massa dipandang sebagai salah satu subsistem dalam hubungan organis dalam sistem besar kemasyarakatan.

Bertitiktolak dari pandangan ini, maka relasi antara media massa dan pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang niscaya bersifat positif—keduanya merupakan subsistem dalam sistem masyarakat, unit kecil dari pranata kultural dengan fungsinya masing-masing. Media massa sebagai sarana komunikasi memiliki fungsi sebagai perangkat transmisi, atau sebagai pemelihara social bondings—ikatan-ikatan sosial. Sementara, pranata pendidikan memiliki fungsi memelihara unit sosial melalui sosialisasi nilai-nilai kultural—fungsi edukatif pendidikan lewat social maintenance. Pendidikan dan media massa bisa berada dalam satu pranata kultural. Tapi bisa juga berada dalam subsistem yang berbeda. Namun, apakah dalam subsistem yang sama ataupun terpisah, relasi antara keduanya, dalam paradigma fungsionalisme struktural, senantiasa dimaknai positif.

Dalam wacana komunikasi, beberapa teori memperlihatkan relasi positif ini. Efek positif media massa tampak pada wacana teori Difusi Inovasi yang populer di tahun 70an, sebagai salah satu doktrin Komunikasi Pembangunan yang disebarkan ke negara-negara berkembang. Salah satu premis teori itu menyebutkan bahwa kehadiran media massa secara signifikan terkait dengan kemajuan sebuah bangsa, yang tampak lewat indikator ekonomi. Di sini, kehadiran media massa menjadi penanda signifikan bagi growth—pertumbuhan. Media massa dijadikan sebagai salah satu variabel dari akselerator yang mampu mempercepat tingkat pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan sosialisasi inovasi-inovasi pembangunan pada tataran praktis (mesin, metode) maupun tataran ideologis (nilai-nilai).

Teori lain yang memperlihatkan fungsi positif media massa dinyatakan oleh Albert Bandura dalam Social Learning Theory. Teori ini mengasumsikan media massa sebagai salah satu sarana belajar manusia. Lewat reportase media massa, atau lewat produk media massa, masyarakat belajar mengenali dunia, sekaligus belajar menjadi makhluk sosial. Ini selaras dengan asumsi media massa versi Marshall McLuhan, yang mengandaikan media komunikasi sebagai the extension of men—perpanjangan tangan manusia.

Kita beralih pada paradigma lain yang bertolakbelakang. Berlawanan dengan paradigma fungsionalisme struktural yang memandang media massa dalam relasi yang secara implisit bersifat positif dikaitkan dengan subsistem sosial lainnya, paradigma Kritis yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh Neomarxis justru memandang media massa sebagai salah satu alat propaganda ampuh yang digunakan oleh rezim berkuasa untuk memanipulasi kesadaran masyarakat. Ini selaras dengan asumsi teori Kritis yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelas-kelas yang saling bertarung memperebutkan ruang, dan bahwa dalam perebutan ruang tersebut senantiasa ada kelas dominan yang menguasai ruang dan kelas subordinan yang dikuasai oleh kelas dominan tersebut. Mekanisme penguasaannya sendiri bermacam-macam. Menurut Marx dalam teori klasiknya, proses subordinasi ini dilakukan kelas dominan dengan menciptakan false consciousness—kesadaran semu—bagi kelas tertindas. Dalam versi yang lebih mutakhir, Antonio Gramsci mengajukan gagasan hegemoni, yaitu proses penguasaan kesadaran dengan menciptakan kesepakatan sehingga orang-orang terkondisikan untuk setuju dengan kehendak kelompok berkuasa.

Implikasinya, ketika fenomena ini terkait dengan media massa, maka tak ada media massa yang netral dan objektif. Media massa diyakini mengandung intensi-intensi tertentu, sesuai kehendak orang yang berada di balik operasionalisasi media. Dalam hal ini, agen yang berada di balik operasionalisasi media massa adalah the ruling class—kelompok dominan yang berkuasa. Louis Althusser, tokoh Neomarxis lain menjelaskan dengan baik mekanisme media massa beroperasi sebagai agen kelompok dominan. Althusser menyatakan, negara yang merupakan representasi kelompok berkuasa memiliki dua perangkat negara, yang berfungsi ‘memaksakan’ kekuasaan dengan caranya masing-masing. Perangkat pertama, Repressive State Agency (RSA), adalah instrumen kekuasaan negara yang bersifat ‘memaksa’—ini diimplementasikan dalam bentuk undang-undang yang menetapkan kriteria pelanggar hukum, polisi, hukum positif, dan lain-lain. Perangkat kedua, Ideological State Agency (ISA), berfungsi memaksakan ideologi kelompok berkuasa secara halus. ISA diimplementasikan dalam bentuk pendidikan, agama, dan media massa.

Stuart Hall, salah satu eksponen British Cultural Studies, lebih lanjut lagi mendeskripsikan mekanisme hegemoni oleh media massa dalam kapasitasnya selaku perangkat ISA:

Now consider the media—the means of representation. To be impartial and independent in their daily operations, they cannot be seen to take directives from the powerful, or consciously to be bending their accounts of the world to square with dominant definitions. But they must be sensitive to, and can only survive legitimately by operating within, the general boundaries or framework of ‘what everyone agrees’ to: the consensus… But, in orienting themselves in ‘the consensus’ and, at the same time, attempting to shape up the consensus, operating on it in a formative fashion, the media become part and parcel of that dialectical process of the ‘production of consent’—shaping the consensus while reflecting it—which orientates them within the field of force of the dominant social interests represented within the state.

(Hall, hal. 87, dalam Turner, 1996:192)

Media massa, dengan menyeleksi event-event tertentu, atau dengan membahasakan dan melabeli fakta-fakta tertentu, menciptakan kesadaran semu di tengah masyarakat seputar realitas sosial yang mereka hadapi. Media massa memiliki kuasa seperti ini, karena politik pengemasan berita dan isi media lain pada umumnya tidaklah bersifat objektif sama sekali, melainkan sangatlah subjektif. Dalam kerangka sedemikian, dapat dipahami bahwa relasi antara media massa dan masyarakat umum (baca: kelas subordinan) bersifat negatif. Tentu saja dapat dipahami pula bahwa relasi antara media massa dan pendidikan, yang sama-sama merupakan instrumen ISA, bisa saja memiliki hubungan saling memberdayakan demi langgengnya kekuasaan. Tetapi, dalam situasi di mana media massa dikuasai oleh kelompok kapitalis neoliberal, para aktivis teori Kritis menilai, keberadaan media massa dengan efek negatifnya mengancam semua sektor kehidupan manusia, termasuk pendidikan.

Teori-teori efek mutakhir selanjutnya meneguhkan asumsi ini. Penelitian Gerbner (1992) yang melahirkan Teori Kultivasi memperlihatkan efek berupa pengaburan antara realitas nyata dan realitas simbolik –terutama tentang kekerasan—yang ditampilkan televisi terhadap para penonton yang dikategorikan dalam golongan heavy viewers (penonton yang menghabiskan waktu di depan TV minimal 3 jam sehari). Fear Theory lebih jauh lagi memperlihatkan fenomena sejumlah perempuan di lingkungan ‘hitam’ seperti ghetto dan slums yang ketakutan keluar rumah atau apartemen masing-masing—mereka adalah para pecandu tayangan-tayangan kriminalitas.

Bagaimana dengan Indonesia? Belakangan ini, media massa Indonesia mendapat serangan gencar dari para pemerhati budaya maupun pakar-pakar pendidikan. Media massa di Indonesia, khususnya televisi (dan belakangan film), dianggap ‘menghambat rekonstruksi kebudayaan’ (Siregar, 2004), ‘memperkeruh moral publik’ (KPI, 2004), walaupun di sisi lain –seiring dengan perubahan paradigma pola asuh—memberi pembelajaran bagi mahasiswa untuk berkiprah dalam ruang publik yang demokratis lewat demonstrasi (Basir, 2004). Pasalnya, dengan terbukanya keran kebebasan pers, media massa semakin berani mempertontonkan hal-hal yang semula dianggap tabu bagi masyarakat. Di satu sisi, seperti dalam penelitian Basir, hal ini memberikan efek positif karena masyarakat, khususnya generasi muda, mendapatkan pola asuh yang berbeda dari pola asuh otoriter tradisional. Di sisi lain, kehadiran media massa yang belum mampu secara dewasa menyikapi kebebasannya menyebabkan ekses-ekses negatifnya—seperti pornografi, pelanggaran batas privasi, ekspos kekerasan dan mistik supranatural yang berlebihan—lebih banyak ‘dirayakan’ publik ketimbang memberi pembelajaran bagi publik bagaimana menjadi warganegara yang bertanggungjawab dalam sistem negara yang demokratis.

Media massa dalam era keterbukaan dan kebebasan pers sekarang ini nyatanya tetap menjadi alat kepentingan kelompok berkuasa. Karena itu, dalam situasi era Reformasi sekarang ini, tetap saja media massa tidak bebas sepenuhnya mewujudkan dirinya—media massa bagaimanapun merupakan ajang kontestasi berbagai kepentingan. Ketika media massa tidak lagi dikuasai negara, maka jatuhlah media massa pada tangan kekuatan ekonomi—yang mewujud dalam bentuk kapitalisme liberal. Gejala inilah yang disinyalir terjadi dalam konstelasi media massa di Indonesia belakangan ini, yaitu jatuhnya media massa dalam kekuatan-kekuatan ekonomi kapitalis neoliberal yang mementingkan profit semata (Hidayat, 2003). Dan inilah yang membuat media massa saat ini seolah menjadi public enemy—musuh masyarakat.

VI. Pembahasan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi solusi mengatasi ancaman dominasi media massa di tengah masyarakat terhadap pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa. Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian, maka alur pikir dalam pembahasan akan dimulai dari eksplorasi fungsi media massa sebagai salah satu sentra pendidikan (berikut tantangan-tantangannya), dilanjutkan dengan pembahasan mengenai media literacy sebagai alternatif solusi mengatasi ancaman dominasi media massa di tengah masyarakat terhadap visi dan misi pendidikan.

6.1. Media Massa Sebagai Sentra Pendidikan

Dalam kondisi the Age of Media Society (Croteau, 2002), dominasi media massa dalam kehidupan kita memang tidak terhindarkan lagi. Dengan segala kelebihannya, media massa nyaris menawarkan semua hal yang dibutuhkan manusia: hiburan, informasi, pelarian masalah, solusi, identitas—semua serba niscaya. Kemajuan teknologi telekomunikasi bahkan mengalahkan ruang dan waktu, menjadikan media sebagai sarana ampuh untuk pencapaian tujuan apapun.

Teori efek komunikasi massa mengenal tiga tingkatan efek (media) komunikasi: efek kognitif (bergerak pada tataran perubahan kognisi), efek afektif (berkisar pada tataran perubahan opini), dan efek behavioral/konatif (di seputar perubahan sikap). Lihat saja, misalnya, betapa besarnya pengaruh iklan-iklan media massa, terutama iklan televisi. Tidak sekadar menginformasikan produk (efek kognitif), iklan juga mampu mengubah preferensi terhadap produk (dari tidak punya pendapat menjadi merasa membutuhkan—efek afektif), hingga pada akhirnya khalayak media merasa perlu membeli produk yang diiklankan (efek behavioral). Para aktivis advokasi konsumen memandang efek ini sebagai efek negatif dari perekayasaan kebutuhan untuk memacu konsumsi (dan sifat konsumtif) khalayak, biarpun biro iklan mengklaimnya sebagai demokratisasi pasar—terbukanya akses publik untuk mengetahui bermacam-macam produk, yang dapat mencegah monopoli satu pihak untuk mengeksploitasi pasar dan publik.

Di balik kontroversi ini, tentu saja media memiliki manfaat. Manfaat media massa yang paling umum, seperti dinyatakan oleh para pakar komunikasi, paling tidak terletak pada tiga hal: to inform, to persuade, to entertain, to educate. Menginformasikan, membujuk, menghibur dan mendidik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fungsi terakhir-lah, yaitu mendidik (to educate), yang akan dieksplorasi.

Terkait dengan kepentingan pendidikan, ada sejumlah manfaat media yang amat membantu proses pendidikan. Dengan segala kelebihannya, sebagaimana diilustrasikan McLuhan berulangkali dengan frasenya yang terkenal ‘the extension of men’, kehadiran media melengkapi kekurangan proses belajar mengajar tradisional di sekolah. Dominasi guru sebagai satu-satunya narasumber berhasil diimbangi oleh media massa yang menyediakan sumber-sumber rujukan alternatif bagi pengetahuan siswa. Sejumlah sekolah (tak hanya universitas!) bahkan melengkapi sarananya dengan fasilitas internet yang memungkinkan siswa mendapatkan literatur tak terbatas.

Teknologi media juga membuka kemungkinan mengoptimalkan proses belajar mengajar. Penggunaan fasilitas teleconference, misalnya, sudah semakin umum. Fasilitas ini tidak saja mampu menghadirkan dosen tamu yang sibuk di belahan bumi yang berbeda. Berkat fasilitas ini, sejumlah terobosan akademik bahkan telah memungkinkan untuk dilakukan. Contohnya, sidang tesis atau disertasi yang menghadirkan panel penguji secara maya lewat teleconference. Ini belum termasuk dukungan media komunikasi dalam presentasi-presentasi materi pembelajaran. Studi-studi efek media komunikasi modern memperlihatkan korelasi positif antara efektivitas penggunaan teknologi komunikasi dengan proses pembelajaran siswa. Sepintas, inilah agaknya kondisi ideal yang berhasil diciptakan berkat kehadiran media komunikasi (termasuk media massa) sebagai pendukung sistem belajar mengajar yang aktif, dan mengasyikkan bagi siswa.

Kendati demikian, bila dicermati secara holistik, sesungguhnya media seperti koin berkeping dua. Media bisa menjadi hamba yang baik, tetapi juga tuan yang membelenggu (Lie, 2004). Terlebih lagi bila dikaitkan dengan tujuan to educate. Betulkah media komunikasi, khususnya media massa, punya fungsi seampuh dan semulia itu—mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa?

Fakta memperlihatkan, isi media massa di Indonesia, khususnya televisi, saat ini didominasi oleh informasi bertema kekerasan, pornografi, gosip selebritis, dan mistis supranatural (Yuniati & Santi :2003). Masih ada pula acara-acara genre reality show yang memperlihatkan rendahnya apresiasi pekerja produksi media terhadap batas privasi seseorang dalam ruang publik di ranah penyiaran maupun ranah media massa lainnya. Media massa seperti Kompas dan Metro TV memang konsisten memelihara tradisi pemberitaan yang cerdas dan kritis. Masalahnya adalah, berapa banyak orang yang membaca Kompas atau menonton Metro TV? Walaupun tiras Kompas cukup tinggi, tetap saja kehadirannya tidak bisa menyaingi media-media ‘kuning’ seperti Lampu Merah, Non Stop, dan Pos Kota yang mengekspos seks dan kekerasan. Nilai destruktif yang ditawarkan media malah sudah mencapai titik keprihatinan yang memaksa para rohaniwan—didukung oleh masyarakat yang peduli dengan moralitas bangsa—untuk bereaksi. Film Buruan Cium Gue yang ditarik dari peredaran memperlihatkan fenomena ini. Dan kita patut mensyukuri karena publik mulai berani menyatukan langkah guna bereaksi menyuarakan keprihatinan mereka.

Tetapi, bagaimana dengan content media yang lain? Gempuran iklan yang mendorong anak dan masyarakat pada umumnya untuk bersikap konsumtif masih luput dari perhatian, walaupun visualisasi iklan nyata-nyata telah melanggar Kode Etik Periklanan. Demikian juga dengan keberadaan play station house yang marak di perkampungan. Tindakan pemerintah maupun masyarakat sendiri tampak nihil, walaupun kehadiran play station house tersebut nyata-nyata menimbulkan efek negatif bagi mereka yang kecanduan.

Perlu dipahami, proses belajar, terlebih ‘belajar’ yang dimaknai secara holistik sebagai ‘pendidikan,’ tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi ada dalam realitas perubahan sosial yang dinamis. Pendidikan di sekolah sendiri merupakan subsistem dari keseluruhan sistem pendidikan. Subsistem-subsistem lain yang mengisi keseluruhan ruang sistem pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara (Lie, 2004), terdiri dari sentra keluarga, masyarakat, serta sekolah. Dalam masyarakat modern yang ditandai oleh renggangnya hubungan antarmanusia karena kesibukan masing-masing, tanggungjawab pendidikan secara berat sebelah ditumpukan pada institusi sekolah, menggantikan peran keluarga dan masyarakat. Pada masyarakat media, yang ditandai oleh dominasi media di segala lini, kehadiran media mengaburkan kenyataan bahwa sesungguhnya ada sentra keempat yang turut bermain dalam proses pendidikan. Sentra tersebut adalah sentra media. Yang dimaksud media di sini adalah segala bentuk tampilan informasi, entah itu berbentuk cetak maupun elektronik, mulai dari koran, komik, film, televisi, play station, sampai internet dan online games. Tidak diragukan lagi, ketika peran orangtua semakin mengabur karena kesibukan kerja masing-masing, ketika peran tetangga dan kerabat juga kian tak jelas seiring merenggangnya ikatan kekeluargaan secara personal, sentra media pun serta-merta menggantikannya dan menggeser peran keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi ketika sentra media sebagai pengisi ruang sistem pendidikan yang ‘ditinggalkan’ oleh keluarga dan masyarakat lantas berhadapan dengan subsistem sekolah sebagai institusi pendidikan formal? Yang kita saksikan adalah kurikulum sekolah (yang sialnya, bukan cuma kaku-rigid-formal, tapi juga terkesan kurang dinamis dan kurang persiapan dalam mengakomodir perkembangan) berhadapan dengan the hidden curriculum media. Hasilnya adalah kekalahan demi kekalahan. Subsistem sekolah tidak bisa berbuat banyak, tatkala waktu anak lebih banyak tersita untuk berinteraksi dengan media, ketimbang menekuni sekolah. Sistem pendidikan kita memang masih jauh dari ideal, tapi tentu bukan kondisi dominasi media atas sistem pendidikan seperti ini yang diharapkan.

Lantas, solusi apa yang kiranya dapat ditawarkan untuk mengatasi keadaan sedemikian? Pertanyaan ini menghantarkan kita pada bahasan selanjutnya, yang ditujukan untuk memperkenalkan sebuah konsep yang kemungkinan masih baru, bahkan bagi para praktisi komunikasi dan pendidikan di Indonesia dewasa ini: media literacy.

6.2. Media Literacy—Melek Media dengan Pendekatan Inokulasi

Keprihatinan terhadap dominasi media dalam kehidupan masyarakat sesungguhnya bukan cuma monopoli negara-negara berkembang yang tengah mengalami booming sektor media—baik sebagai sektor publik maupun sektor bisnis-industri. Negara-negara maju yang memiliki interaksi historis cukup panjang dan intens dengan media pun ternyata juga menghadapi permasalahan serupa. Sama dengan permasalahan kita, kehadiran media massa dalam pasar kapitalisme neoliberal menciptakan ancaman bagi nilai-nilai multikultural yang hendak disosialisasikan, dan menjebak media hanya pada content yang itu-itu saja: memanjakan selera (rendah) penonton, untuk menjaga pundi-pundi pemodal media.

6.2.1. Pendekatan Inokulasi sebagai Landasan Penerapan Media Literacy

Dalam visi ideal filosof Juergen Habermas, media dalam sistem yang demokratis semestinya berfungsi sebagai arena ruang publik. Yang dimaksud dengan ruang publik adalah wilayah di mana seluruh anggota masyarakat dapat berinteraksi, bertukar pikiran, dan berdebat tentang masalah-masalah publik, tanpa perlu merisaukan intervensi penguasa politik dan/atau ekonomi (Sudibyo, 2004:70). Potensi demokrasi tercipta dalam ruang publik.

Masalahnya, media sama sekali bukan ruang hampa. Media adalah ajang kontestasi antara pelbagai kepentingan yang berusaha merebut ruang publik, menghegemoni publik. Hal ini diilustrasikan oleh Anthony Giddens dalam Structuration Theory, yang mengandaikan adanya baku sodok (interplay) antara struktur dan agent dalam proses konstruksi ruang sosial. Ini terlihat dalam fenomena media ketika berhadapan dengan kekuatan politis negara dan kekuatan ekonomi pasar. Ketika media dikuasai oleh state regulation, media gagal menciptakan ruang publik. State regulation mendefinisikan kerangka informasi dalam bingkai yang dilegitimasi oleh negara. Hal yang sama juga terjadi ketika media dikuasai oleh kekuatan ekonomi kapitalis. Media, tatkala berhadapan publik, menjadikan publik sebagai komoditas alih-alih melayani kepentingan publik. Hal sedemikian tidak bisa diterima karena dalam kerangka etiknya, media massa mengemban fungsi sosial-politik di samping fungsi ekonomi.

Mengatasi hal ini, penting kiranya menyimak pendapat Richard Falk (1995). Falk dalam bukunya On Humane Government: Toward A New Global Politics mengidentifikasi tiga kekuatan besar dalam era globalisasi: state, market dan civil. Apabila market dan state bersatu menghadapi civil society, akan terbentuk inhuman governance. Maka, agar terbentuk pemerintahan yang humane governance, civil society harus bekerjasama dengan market (Lie, 2004). Kendati demikian, berbicara pasal market media massa di Indonesia, nyata terlihat bahwa jual-beli yang terjadi belum berlangsung dalam proses yang memberikan win-win solution. Dalam pasar media massa saat ini, yang ditandai dengan melemahnya kekuatan state, maka pihak yang senantiasa diuntungkan adalah media massa, sementara publik tetap saja dieksploitasi, dikomodifikasi, dijual ke pengiklan dengan harga mahal. Sebagai balasan atas nilai jualnya, publik tidak disuguhi oleh acara yang mencerdaskan, tapi lebih banyak diberi pilihan sensasionalitas yang hanya mengumbar emosi sesaat.

Menghadapi dunia media massa Indonesia saat ini yang cenderung menyajikan isi tidak berbobot, solusi yang ditawarkan adalah media literacy dengan pendekatan inokulasi. Inokulasi merupakan salah satu pendekatan komunikasi yang populer. Asumsinya, jika akan berhadapan dengan pesan-pesan (persuasif) media, khalayak perlu diinokulasi—diberi suntikan imunitas tertentu. Dengan demikian, khalayak tidak akan jatuh menjadi korban ‘virus’ media massa. Inokulasi merupakan sebuah tindakan intervensi untuk melindungi seseorang dari bahaya tertentu. Dalam hal ini, media massa-lah yang dianggap sebagai sumber bahaya tersebut. Begitu lahir, atau begitu mengenal media, seyogyanya manusia harus langsung diberi suntikan imunitas sebagai antivirus menghadapi ‘virus’ media. Dengan demikian, mereka tidak akan terkena ‘penyakit’ alias efek negatif media.

Apabila virus yang dimaksud dalam analogi ini adalah media massa, maka antivirusnya adalah sebuah konsep yang akan dieksplorasi dalam tulisan ini, yaitu media literacy.

6.2.2. Konsep dan Operasionalisasi Media Literacy

Media literacy dikonsepkan sebagai “…the ability to access, analyse, evaluate and create messages across a variety of contexts (Livingstone, 2003)[8].” Wikipedia, the free encyclopedia, menyebutkan bahwa media literacy adalah ketrampilan untuk memahami sifat komunikasi, khususnya dalam hubungannya dengan telekomunikasi dan media massa. Konsep ini diterapkan pada beragam gagasan yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana media menyampaikan pesan-pesan mereka, dan mengapa demikian. Dalam suatu masyarakat media[9], di mana kontak dengan media menjadi sesuatu yang esensial dan tak terhindarkan, media literacy adalah sebuah ketrampilan yang diperlukan oleh warganegara guna berinteraksi dengan layak dengan media, dan menggunakannya dengan rasa percaya diri. Ketrampilan-ketrampilan ini sesungguhnya memang dianggap penting bagi siapa saja. Namun target utama media literacy adalah kaum muda yang berada dalam proses peneguhan mental dan fisik.

Dalam maknanya yang paling luas, literacy (keberaksaraan) termasuk kemampuan untuk ‘membaca’ dan ‘menulis’ dengan trampil dalam pelbagai bentuk-bentuk pesan, terutama menimbang dominasi media elektronik berbasis citra. Secara sederhana, media literacy termasuk ketrampilan-ketrampilan literacy yang diperluas pada seluruh bentuk pesan, termasuk menulis dan membaca, berbicara dan menyimak, menonton secara kritis, dan kemampuan untuk menulis sendiri pesan-pesan dengan menggunakan pelbagai teknologi. Media literacy bukanlah subyek yang baru, dan juga bukan sekadar tentang televisi, namun merupakan literacy bagi masyarakat informasi. Media literacy adalah semacam code of conduct bagi masyarakat di Era Informasi. Konsep ini dijabarkan dalam tiga kriteria:

1. Ability to subjectively read and comprehend media content (kecakapan untuk membaca dan memahami isi media secara subjektif), meliputi:

1.1. Ability to understand the various characteristics of media conveying information (kecakapan untuk memahami ragam karakteristik media dalam menyampaikan informasi).

1.2. Ability to analyze, evaluate, and ciritically examine in a social context, and select information conveyed by media (kecakapan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan secara kritis memeriksa media dalam sebuah konteks sosial, serta memilih informasi yang disampaikan oleh media).

1. Ability to access and use media (kecakapan untuk mengakses dan menggunakan media): ability to select, operate and actively make use of media apparatus (kecakapan untuk menyeleksi, mengoperasikan, dan secara aktif memanfaatkan perangkat-perangkat media).
2. Ability to communicate through the media, especially an interactive communication ability (kecakapan untuk berkomunikasi melalui media, khususnya suatu kecakapan komunikasi interaktif): ability to express one’s own ideas through media in a way that the recipient can understand (kecakapan untuk mengekspresikan gagasan-gagasan pribadi melalui media dengan suatu cara yang dapat dipahami oleh penerima pesan).

(The Study Group, 2002)[10]

Meninjau operasionalisasi konsep di atas, tampak jelas bahwa ketrampilan-ketrampilan yang dijabarkan sesungguhnya diarahkan untuk membuat manusia tidak gamang berhadapan dengan media, tidak menganggap media adalah segalanya, tidak tunduk di depan media, dan karena itu, dapat memanfaatkan media sesuai dengan keperluannya.

Sebagai sebuah payung untuk memahami politik pengemasan isi media, media literacy memiliki konsep-konsep dasar sbb.:

1. Semua media, pada dasarnya, adalah konstruksi. Media tidak menampilkan refleksi sederhana dari realitas eksternal. Media menampilkan konstruksi yang diatur secara rumit berdasarkan pengambilan keputusan atas pelbagai kebijakan dan pilihan yang sangat luas. Media literacy bermaksud melakukan dekonstruksi atas konstruksi ini.

2. Media mengonstruksi realitas. Bagian terbesar dari media literacy, karena itu, bukanlah ditujukan untuk mempelajari aspek produksi media, melainkan untuk memperlihatkan pada kita bagaimana media melakukan proses konstruksi realitas, sehingga kita bisa mengenali preconstruction reality (realitas yang belum dikonstruksi). Media literacy bermaksud menanamkan kesadaran bahwa medialah yang selama ini telah mengonstruksi realitas kita, bukan kita sendiri. Karena itu, media literacy bertujuan mengembalikan kuasa konstruksi realitas itu pada kita sendiri selaku publik atau khalayak media.

3. Khalayak menegosiasikan makna dalam media. Setiap orang memberikan makna yang berbeda pada apa yang diperolehnya dari media. Setuju, tidak setuju, tidak berpendapat, semua adalah bagian dari proses negosiasi khalayak pada media didasarkan latar belakang kultural, keluarga, preferensi sikap dan nilai, faktor gender, dan sebagainya.

4. Media memiliki implikasi-implikasi komersial. Media literacy, karena itu, memasukkan kesadaran akan ‘dasar ekonomi produksi media massa dan bagaimana hal itu berimplikasi pada isi, teknik, serta distribusi.’ Produksi media adalah sebuah bisnis yang bertujuan akhir mengumpulkan kapital sebanyak-banyaknya. Media literacy menginvestigasi pertanyaan seputar kepemilikan, kontrol, dan efek-efek terkait. Bukan pada efek media semata, tapi pada sosiologi media, yaitu kekuatan sosial-politik-ekonomi yang menentukan isi media.

5. Media berisi pesan-pesan bersifat ideologis dengan nilai-nilai tertentu. Tidak ada media yang netral. Semua produk media dalam taraf tertentu melakukan promosi—untuk dirinya sendiri maupun untuk menawarkan gaya hidup tertentu. Ini meliputi iklan-iklan produk atas nama kesejahteraan hidup—a good life—di balik bayang-bayang konsumerisme, penguatan stereotip domestikasi peran perempuan demi mempertahankan status quo budaya patriarkis, atau peneguhan peran politis dan ideologi partai tertentu yang mengatasnamakan pesan-pesan ‘kebangsaan’ dan nilai-nilai ‘patriotisme.’

6. Media memiliki implikasi sosial politik. Media adalah ajang kontestasi kekuatan sosial politik masyarakat. Media punya kekuatan yang bisa mengarahkan opini publik pada isu-isu tertentu. Misalnya, menggiring opini publik pada kandidat presiden tertentu melalui polling SMS, atau melibatkan partisipasi publik pada isu hak-hak sipil global seperti epidemi AIDS, kelaparan di Dunia Ketiga, sampai pada pemberantasan terorisme internasional.

7. Bentuk dan isi berkaitan erat dengan media. Setiap media, seperti dinyatakan McLuhan, memiliki tatabahasa tersendiri dan mengodifikasikan realitas dalam cara-cara yang unik. Media bisa melaporkan peristiwa serupa, namun kemasan pesannya berbeda-beda. Maka, dengan sendirinya, impresi atas kemasan pesan itupun akan berbeda-beda.

8. Setiap medium memiliki bentuk estetik yang unik. Ekspresi keindahan setiap media berbeda-beda, dan kita dimungkinkan untuk menikmati semuanya, kendati kesan dan preferensi orang akan berbeda-beda hingga efeknya pun tak sama.

Prinsip-prinsip ini harus dicakup dalam upaya mengimplementasikan media literacy, entah itu dalam ranah publik secara informal maupun dalam ranah cultural maintenance secara formal yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga pendidikan.

6.2.3. Penerapan Media Literacy di Negara-Negara Lain

Penelusuran literatur memperlihatkan, setiap negara ternyata mengadopsi konsep media literacy secara berbeda. Di Inggris dan Australia, media literacy menjadi bagian kurikulum yang diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Di Amerika Serikat, konsep media literacy tidak begitu tersebar meluas karena tidak ada departemen sentral yang mengurusi masalah kurikulum. Otonomi setiap negara bagian begitu besar hingga masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Gerakan media literacy di Prancis melibatkan lembaga-lembaga penyiaran publik, sementara di Jerman fungsi ini dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran regional. Paling tidak sejak 1992, Jepang menjadi wakil negara Asia yang menaruh kepedulian besar terhadap media literacy. Kementerian Pos dan Informasi (MPT) bersama sejumlah akademisi Universitas Tokyo merancang skema upaya-upaya untuk mengintegrasikan konsep media literacy, baik dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah secara formal, maupun dalam advokasi pada seluruh elemen masyarakat. Ini meliputi gerakan-gerakan advokasi media literacy pada level pemerintah, media massa, dan LSM. Upaya ini dilakukan secara nasional. Namun, dari keseluruhan negara yang menerapkan media literacy, Kanada agaknya merupakan negara terdepan dalam menjalankan aktivitas media literacy.

Kanada adalah sebuah negara yang penduduknya memiliki kekritisan dan kesadaran kewarganegaraan yang tinggi dalam menyikapi isu-isu dunia, mulai dari isu konservasi lingkungan, hak asasi manusia, hingga perlawanan aktif terhadap kapitalisme neoliberal. Kanada, karenanya, memiliki tradisi aktivitas advokasi dan partisipasi aktif yang menyejarah. Dalam hal media literacy, selain melibatkan media penyiaran publik seperti The Canadian Radio-Television Telecommunications Commission (CRTC), sejak musim gugur 1999, setiap propinsi di Kanada diwajibkan untuk menyelenggarakan program pendidikan media literacy (terutama dalam pelajaran sastra). Ini belum termasuk aktivitas tak tercatat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok komunitas di pelbagai pelosok. Keseriusan Kanada dalam ihwal media literacy secara politis juga diwujudkan pemerintah lewat sertifikasi lisensi media literacy—pengajar yang dibolehkan mengajarkan media literacy di sekolah-sekolah hanya mereka yang telah lolos uji sertifikasi lewat uji akademik maupun uji publik. Ada standar-standar kecakapan tertentu yang harus dimiliki, dan ditinjau ulang secara periodik untuk menyesuaikan kualifikasi pemegang lisensi dengan perkembangan zaman, sekaligus guna memastikan bahwa misi media literacy tidak bergeser.

Bagaimana dengan Indonesia? Gerakan media literacy masih tergolong baru. Jangankan dalam kurikulum sekolah, konsep ini bahkan tidak disinggung sama sekali dalam kurikulum fakultas-fakultas komunikasi. Kendati demikian, bukan berarti gerakan media literacy ini tidak ada. Setidaknya, walau masih bergerak di wilayah lokal, upaya komunitas-komunitas masyarakat maupun kelompok-kelompok studi dalam memperkenalkan dan menyelenggarakan media literacy sudah berjalan. Di Bandung, misalnya, kendati tidak dideklarasikan secara formal-eksklusif, sebuah toko buku komunitas di kawasan Dago bernama Tobucil secara teratur menyelenggarakan diskusi-diskusi media dengan tema-tema tertentu. Beberapa tema yang pernah diangkat terkait dengan media literacy adalah Media and Violence, Film and Women, Media and War, dan Ekonomi-Politik Media. Program yang dimulai sejak tahun lalu itu masih berlangsung hingga kini. Program serupa juga dilakukan secara rutin, dalam bentuk diskusi dan pemutaran film, di Program Studi Filsafat Universitas Parahyangan Bandung, lewat unit kegiatan Kinesofia. Di Jakarta, beberapa toko buku komunitas seperti QB, Aksara, dan Kinokuniya bekerjasama dengan sejumlah penerbit, LSM, Kedutaan Besar asing, serta akademisi menyelenggarakan diskusi reguler guna mengimplementasikan prinsip-prinsip media literacy. Demikianlah gerakan media literacy sudah dimulai lewat jejaring sosial, bergerak dari satu sel ke sel lain di tengah masyarakat.

6.2.4. Mewujudkan media literacy di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Jepang

Seperti telah disinggung di atas, konsep media literacy masih tergolong baru. Kendati demikian, hal ini tidak perlu menimbulkan pesimisme karena walaupun tergolong baru, sudah ada elemen-elemen masyarakat yang mulai bergerak. Gerakan ini perlu didukung hingga media literacy menjadi agenda nasional yang didukung masyarakat secara nasional dan secara politis dilembagakan pemerintah sama halnya dengan gerakan-gerakan anti korupsi, gerakan solidaritas nasional, gerakan konservasi lingkungan, dan gerakan perlindungan HAM dan kebebasan pers.

Untuk mewujudkan impian ini, kita bisa menimba pengalaman dari negara lain yang sudah lebih dulu mengimplementasikan media literacy sebagai agenda nasional. Dari sekian banyak negara yang sudah ‘melek’ media literacy, Jepang adalah model yang bisa diteladani, dengan asumsi: (1) Sebagai sesama ‘saudara Asia’, Jepang memiliki kesamaan karakteristik dengan Indonesia. Contohnya saja, budaya Jepang bersifat paternalistik dan patriarkis; (2) Saat ini, dalam beberapa hal, media massa Jepang dan Indonesia saat ini nyaris sama liberalnya; (3) Kendati bersifat liberal, sesungguhnya kultur Jepang dan Indonesia masih belum begitu permisif untuk pemikiran-pemikiran alternatif yang bersifat kritis. Kata ‘kritis’ dalam budaya Jepang cukup sensitif. Karena itu, harus disampaikan secara hati-hati berhubung bisa menimbulkan konotasi ‘tak santun’ dan tidak menghormati tradisi serta orangtua—suatu tradisi yang masih mengakar hingga sekarang. Hal ini kurang lebih juga sama di Indonesia, terutama dalam wilayah-wilayah yang menerapkan birokrasi hierarkis—baik formal (misalnya di tempat kerja) maupun nonformal (misalnya dalam lingkungan kekerabatan). Penulis berasumsi, kesamaan karakteristik dan ‘pengalaman budaya’ akan memudahkan upaya mengadopsi strategi menjadikan media literacy sebagai agenda nasional.

Selanjutnya, inilah langkah-langkah Kementerian Pos dan Telekomunikasi Jepang, bekerjasama dengan Universitas Tokyo untuk media literacy. Cetakbiru ini dipublikasikan dalam situs web Center of Media Literacy sejak Oktober 2002.

1. Identifikasi Isu dan Permasalahan Terkait dengan Media Literacy

Isu-isu dan permasalahan yang berhubungan dengan media literacy melibatkan upaya advokasi dan sosialisasi serta implementasi dalam tahapan-tahapan sbb.

(1) Pengenalan media literacy. Ini meliputi sosialisasi dan penyamaan persepsi seputar media literacy. Di Jepang, tahapan pertama bergerak dalam tataran kecakapan memanfaatkan komputer dan media komunikasi lain untuk memproduksi pesan. Kemudian dilanjutkan pada tataran kecakapan untuk membaca dan memahami isi media, sebelum meningkat ke tataran mengkritisi media dan berpartisipasi aktif dalam berinteraksi dengan media.

(2) Penempatan dalam kurikulum. Sekolah-sekolah Jepang, dari perspektif mengembangkan kecakapan untuk menangani informasi, mengembangkan langkah-langkah media literacy yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah.

(3) Mengembangkan pendekatan praktis di Jepang. Dengan berbagi pengalaman, informasi, serta hasil riset dengan negara-negara lain, Jepang berusaha mencari cara-cara paling praktis dan sederhana untuk menyosialisasikan media literacy. Saat ini, pusat media literacy Jepang di bawah Kementerian Pos dan Telekomunikasi telah memproduksi sendiri video dan bahan-bahan pelatihan media literacy yang disesuaikan dengan kondisi budaya Jepang.

(4) Pendekatan-pendekatan belajar aktif (Active Learning). Pendekatan pasif melalui instruksi kelas disadari tidak mencukupi. Penerapan perspektif belajar aktif; yaitu berpikir dan menerapkan prinsip media literacy dalam kasus sehari-hari, diyakini memberi dampak signifikan bagi sosialisasi konsep media literacy.

(5) Mengembangkan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan dengan media literacy.

Berdasarkan identifikasi atas isu dan permasalahan terkait dengan media literacy, lantas dirumuskan upaya-upaya untuk menyosialisasikan media literacy.

2. Upaya-upaya untuk Menyebarkan Media Literacy

(1) Menanamkan kesadaran dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar media literacy. The Study Group yang didirikan sebagai hasil kerjasama pemerintah dan akademisi informasi di Universitas Tokyo mempublikasikan buletin berisi isu-isu media literacy, di samping menyelenggarakan workshop dan riset-riset media literacy.

(2) Mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk menerapkan media literacy. Ini dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

- Mengembangkan materi media literacy untuk pelbagai kelompok usia yang potensial dari latar belakang pendidikan maupun profesi yang berbeda-beda, dan disampaikan dalam berbagai media maupun bentuk-bentuk komunikasi.

- mempromosikan pendidikan media literacy sebagai bagian dari pendidikan formal di sekolah.

- mengembangkan sumberdaya manusia untuk instruktur dan fasilitator media literacy.

- membuka dan mengintensifkan interaksi antara lembaga penyiaran (dalam berbagai bentuk) dan khalayak. Saat ini, para broadcaster Jepang telah mendirikan organisasi mediasi, atau semacam ombudsman, yang menengahi kepentingan broadcaster dengan kepentingan publik. Lembaga independen ini bernama the Broadcast and Human Rights/Other Related Rights Organization (BRO) dan Young People’s Committee, tugasnya saat ini adalah menanggapi opini-opini dan keluhan-keluhan dari khalayak seputar media.

Upaya-upaya ini lantas diimplementasikan dalam pelbagai aktivitas yang bisa kita simak dalam sub bab berikut ini.

3. Sistem dan Aktivitas Pendidikan Media Literacy di Setiap Sektor

Demikianlah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mewujudkan media literacy awareness. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, serta peluang yang dimiliki, tentu berbeda. Kendati demikian, langkah-langkah pemerintah Jepang bisa dijadikan acuan untuk menyusun agenda nasional media literacy, disesuaikan dengan kondisi sosial-politik-kultural bangsa Indonesia. Untuk saat ini, ketika gerakan media literacy masih berupa aktivitas-aktivitas lokal, upaya yang paling realistis adalah melakukan advokasi kepada publik untuk menguatkan gerakan media literacy sehingga gaungnya cukup signifikan untuk mempengaruhi kebijakan publik secara nasional. Momentum berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tengah berupaya menyosialisasikan standar produksi dan penyiaran yang ramah bagi keluarga serta anak-anak, sekaligus menjamurnya mediawatch yang berupaya mengembalikan media pada visi melayani publik, merupakan saat yang tepat untuk meluncurkan gerakan media literacy. Kalangan kampus, terutama universitas yang memiliki Fakultas atau Bidang Kajian Komunikasi, seperti UNISBA, bisa memulai inisiatif ini.

VII. Kesimpulan dan Saran

7.1. Kesimpulan

(1) Identifikasi pada permasalahan yang melibatkan dunia pendidikan dan media massa dalam konteks krisis multidimensi di sektor pendidikan dewasa ini memperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia tengah menghadapi tantangan cukup serius dari media massa yang menyajikan the hidden curriculum berupa eksploitasi kekerasan, seks dan sensasionalitas, yang mengikis nilai-nilai luhur kemanusiaan dan menyimpang jauh dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Guna mengatasi dan mengantisipasi tantangan yang bersumber dari dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat saat ini, perlu dimulai dan diperkuat gerakan media literacy. Konsep dasar media literacy adalah “…the ability to access, analyse, evaluate and create messages across a variety of contexts (kecakapan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan pesan-pesan media dalam beragam konteks).” Konsep ini pada intinya membekali publik dengan kemampuan untuk memanfaatkan informasi media secara bijak dan cerdas. Melalui konsep ini, dominasi media massa berikut efek negatifnya yang mengancam sektor pendidikan dapat dikurangi.

(3) Konsep media literacy sebagai alternatif mengatasi ancaman media massa bagi pendidikan dan peningkatan kualitas bangsa dapat diterapkan di Indonesia dengan belajar pada kasus Jepang, yang sejak tahun 1996 melakukan gerakan media literacy. Jepang memiliki model penerapan media literacy yang diterapkan dalam berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintah, pendidikan sekolah, media massa, LSM, dan akademisi/periset.

7.2. Saran

(1) Gerakan media literacy yang sudah dimulai dalam level lembaga komunitas/lokal perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan kalangan universitas, sehingga bisa menjadi agenda nasional.

(2) Fakultas Ilmu Komunikasi atau kampus-kampus yang memiliki bidang kajian komunikasi hendaknya memprakarsai gerakan media literacy minimal di tingkat lokal. Selaku akademisi, semestinya lembaga-lembaga pendidikan semacam ini sudah berpaling dari paradigma lama yang hanya berkutat pada pelatihan produksi program dan media saja. Fakultas-fakultas komunikasi seharusnya mengimbangi kurikulumnya dengan menggalang aksi penyadaran publik mengenai efek negatif media yang bersumber dari praktik-praktik konstruksi realitas sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Santi Indra. 2004. Membangun Masyarakat Melek Media (Artikel dalam HU Pikiran Rakyat, Agustus 2004).

Astuti, Santi Indra & Yenni Yuniati. 2004. Rekonstruksi Konsep Keamanan Perempuan Berdasarkan Informasi Kriminalitas di Media Massa (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologis). Penelitian yang dibiayai LPPM Unisba thn 2003-2004. Bandung: LPPM Unisba.

Berger, Arthur Asa. 1998. Media Research Techniques (2nd edition). London: SAGE Publications.

______, 2003. Media & Society (A Critical Perspective). Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publisher.

Chavanu, Bakari. 1989. 10 Classroom Approaches to Media Literacy. Artikel dalam The Media Literacy Resource Guide. Ontario: Ontario Ministry of Education.

Croteau, David & William Hoynes. 1997. Media/Society: Industries, Images, and Audiences. California, USA: SAGE Publications.

Effendy, Onong Uchjana. 2000. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Fiddler, Roger. 2003. Mediamorphosis. Jakarta: Aksara.

Hobbs, Renee. Teaching Media Literacy: Yo! Are You Hip to This? Diakses dari www.medialit.org/reading_room/article211.html. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

Hoover, Stewart M. & Knut Lundby. 1997. Rethinking Media, Religion, and Culture. London: SAGE Publications.

Jolls, Tessa. Media Literacy Core Concepts. Diakses dari www.learnlb.org/media/core. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

Lie, Anita. Media, Sentra ke 4 Pendidikan (artikel dalam HU Kompas edisi Selasa, 7 September 2004, hal. 4-5).

Masterman, Len. Media Literacy Concepts. Diakses dari www.frontier.net/-demon/Library/Media_Literacy/body_media_literacy. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

McQuail, Denis. 1992. Media Performance: Mass Communication and The Public Interest. London: SAGE Publications.

Mulyana, Deddy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.

Nasution, M.A. 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Pongtuluran, Aris. Wawasan Kebangsaan dalam Pendidikan. Diakses dari http://www1.bpkpenabur.or.id./kwiyata/83/pokok1. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

Potter, James W. 2002. Media Literacy. New York: SAGE Publication.

Sonia Livingstone, The Changing Nature and Uses of Media Literacy. Diakses dari www. lse.ac.uk/collections/media@lse/mediaWorkingPaper/ewpNumber4. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Jogjakarta: LkiS.

Wikipedia Encyclopedia. Media Literacy. Diakses dari en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

Tomlin, Barbara. Media Literacy in the Classroom. Diakses dari www.indiana.edu/-w505b/Barbing.html. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

Turner, Graeme. 1992. British Cultural Studies: An Introduction (2nd Edition). London: Routledge.

Media Literacy: Ability of Young People to Function in the Media Society (Report of the Study Group on Young People and Media Literacy in the Field of Broadcasting). 23 Juni 2000. Diakses dari www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Releases/Broadcasting/news 000623_1.html.

Walsh, Bill. Expanding the Definition of Media Literacy. Diakses dari www.media-awareness.ca/…/educational/teaching_backgrounders/media_literacy/expanding_ddefinition.ofm. Tanggal akses terakhir 12 September 2004.

Wisudo, P. Bambang. Pendidikan Indonesia: Terpuruk di Tengah Kompetisi (artikel HU Kompas edisi Sabtu, 4 September 2004, hal. 49).

______, Pendidikan di India: Pusat Keunggulan Menuju Negara Maju (artikel HU Kompas edisi Sabtu, 4 September 2004, hal. 50).

Yin, Robert K. 1998. Case Study. London: SAGE Publications.

Zillman, Dolf & Jennings Bryant (eds.) 2002. Media Effects: Advances in Theory and Research (2nd Ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Tayangan Televisi semakin Memperkeruh Moral Publik (berita HU Media Indonesia, edisi Kamis, 15 Juli 2004).

Media Massa Hambat Rekonstruksi Kebudayaan (berita HU Kompas edisi Kamis, 9 September 2004, hal. 9).

Media Massa dan Pola Asuh Picu Demonstrasi (berita HU Kompas edisi Sabtu, 11 September 2004).

Posisi Televisi dalam Rekonstruksi Kebudayaan: Pertarungan Nilai Lokal dan Globalisasi (berita HU Kompas edisi Selasa, 14 September 2004).

[1] 10 persen dari karyawan inti Microsoft berkebangsaan India (Kompas, edisi Sabtu 4 September 2004, dalam artikel berjudul “Pendidikan di India: Pusat Keunggulan Menuju Negara Maju”).

[2] Dari sekian banyak definisi media literacy, inilah definisi yang secara formal dianggap paling mewakili maksud dan tujuan konsep tersebut. Definisi ini adalah hasil dari konferensi yang disponsori oleh the Aspen Institute pada tahun 1992. Sedikit berbeda dari konsep Livingstone, namun mengandung makna dan semangat yang kurang lebih serupa, hasil konferensi ini menyatakan bahwa media literacy adalah “… the ability to access, analyze, evaluate and produce ommunication in variety of forms (Hobbs, 2003).

[3] Agak sulit menyebut McLuhan sebagai seorang ahli komunikasi semata. Pada dasarnya, dirinya mencakup mosaik keseluruhan disiplin ilmu yang mengarah pada konstruksi dunia di masa depan yang tak lepas dari kepungan media. Proposisi McLuhan yang mendunia, tentang dunia yang disatukan oleh media elektronik menjadi global village, serta kekuatan media sebagai eksistensi dari komunikasi itu sendiri—medium is the message—menyejajarkan dirinya dengan para futurolog lain.

[4] Sebagai ahli linguistik, nama Noam Chomsky mulai diperhitungkan publik internasional ketika mengeluarkan teori Language and Mind. Kini menyibukkan diri sebagai aktivis dan periset media yang gencar mengadvokasi publik seputar agenda tersembunyi Pemerintah AS yang secara ideologis ditampilkan oleh media massa AS. Noam Chomsky kemungkinan saat ini menjadi sosok yang paling dibenci Kabinet Bush, karena mengungkap cacat-cacat media dan intervensi pemerintah dalam wacana media AS.

[5] Filosof posmodernis Prancis. Teori Baudrillard yang paling banyak dikutip untuk wacana-wacana posmodernis adalah Simulacra, yang mengandaikan realitas dalam dunia yang dikuasai media saat ini bagaikan lapisan-lapisan simulacra yang terdiri dari floating images—citra simbolik yang mengapung terlepas dari realitas aslinya. Baudrillard mengisitilahkannya sebagai hyperreality—hiperrealitas.

[6] Spesialisasinya adalah media ecologist. Bukunya yang mendunia adalah Amusing Ourselves to Death, sebuah ironi bagi masyarakat kita yang menghibur diri sampai mati di depan televisi.

[7] Renee Hobbs adalah aktivis media literacy. Tulisannya dapat dibaca di pelbagai situs media literacy.

[8] Dari sekian banyak definisi media literacy, inilah definisi yang secara formal dianggap paling mewakili maksud dan tujuan konsep tersebut. Definisi ini adalah hasil dari konferensi yang disponsori oleh the Aspen Institute pada tahun 1992. Sedikit berbeda dari konsep Livingstone, namun mengandung makna dan semangat yang kurang lebih serupa, hasil konferensi ini menyatakan bahwa media literacy adalah “… the ability to access, analyze, evaluate and produce ommunication in variety of forms (Hobbs, 2003).

[9] Menarik sekali mengamati pelbagai istilah yang diberikan oleh para aktivis media literacy untuk dunia saat ini. Mereka tidak saja mengadopsi gagasan para futurology yang mengajukan konsep the age of Information dengan ‘masyarakat informasi’ sebagai ikonnya. Istilah lain untuk menggambarkan dunia masa kini adalah media society dan media-saturated environment—sebuah lingkungan yang jenuh dengan media. Baca Teaching Media Society: Yo! Are You Hip to This? yang ditulis oleh Rene Hobbs

[10] Definisi operasional ini bersumber dari kajian The Study Group, lengkapnya adalah the Study Group on Young People and Media Literacy in the Field of Broadcasting, sebuah kelompok kajian yang diprakarsai oleh Kementerian Pos dan Telekomunikasi (MPT) Jepang. Kelompok ini diketuai oleh Junichi Hamada, Dekan Sekolah Tinggi Kajian-Kajian Informasi Interdisiplin, bagian dari Insiatif Antarfakultas dalam Kajian-Kajian Informasi di Universitas Tokyo sejak November 1992.

Yang disebut media massa sendiri itu apa?
Media yang digunakan secara massal untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Informasi itu bisa berupa hiburan, atau pendidikan. Media massa terdiri media cetak dan media elektronik. Yang termasuk media cetak adalah koran, majalah, tabloid, newsletter, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik adalah televisi dan film (media audiovisual), juga radio (media audio).

Apa sih sesungguhnya fungsi media massa?
Setidaknya ada empat, yaitu menginformasikan (to inform), mendidik (to educate), membentuk opini atau pendapat (to persuade), dan menghibur (to entertain). Media literacy muncul didorong kenyataan bahwa fungsi media massa lebih dominan dalam hal menghibur, dan mengabaikan fungsi mendidik.

Apa itu HARI TANPA TIVI?
HARI TANPA TIVI adalah aksi bersama masyarakat mematikan televisi selama sehari, yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007. Sama dengan tahun sebelumnya, HARI TANPA TIVI kali ini juga dilakukan menjelang Hari Anak, sebagai wujud keprihatinan banyaknya acara televisi yang berbahaya bagi anak-anak. HARI TANPA TIVI 2007 dilakukan secara serempak di lima kota: Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makasar.

Mengapa harus ada HARI TANPA TIVI?
Ini bukanlah sebuah aksi yang bermaksud memusuhi televisi. Sama sekali tidak. Aksi Hari Tanpa Tivi justru didorong oleh keinginan untuk menyehatkan televisi Indonesia, yang saat ini didominasi oleh tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat dan tidak mencerdaskan penontonnya.

Apa manfaat Hari Tanpa Tivi bagi publik?

• Memberikan penyadaran pada publik bahwa menonton televisi adalah sebuah pilihan.
• Membuka kemungkinan melakukan kegiatan lain yang produktif (jadi, jangan cuma di depan tivi, dong…)
• Dengan melakukan aksi bersama, publik dapat meminta industri televisi agar memberikan yang terbaik bagi kepentingan pencerdasan publik.

Apa manfaat Hari Tanpa Tivi bagi televisi sendiri?

• Aksi bersama mematikan televisi pada hari Minggu, 22 Juli 2007 memberikan pesan kuat kepada industri televisi mengenai keprihatinan masyarakat yang kian meningkat terhadap buruknya kualitas program televisi.
• Aksi ini bermaksud memberi dukungan pada program televisi yang berkualitas dan bermanfaat, sekaligus mendorong stasiun televisi dan pihak lain yang terkait untuk menghilangkan program-program yang tidak mendidik sembari memperbaiki terus kualitas programnya.

Pengaruh Media terhadap anak makin besar, teknologi semakin canggih & intensitasnya semakin tinggi. Padahal orangtua tidak punya waktu yang cukup untuk memerhatikan, mendampingi & mengawasi anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya. Dalam seminggu anak menonton TV sekitar 170 jam. Apa yang mereka pelajari selama itu? Mereka akan belajar bahwa kekerasan itu menyelesaikan masalah. Mereka juga belajar untuk duduk di rumah dan menonton, bukannya bermain di luar dan berolahraga. Hal ini menjauhkan mereka dari pelajaran-pelajaran hidup yang penting, seperti bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebaya, belajar cara berkompromi dan berbagi di dunia yang penuh dengan orang lain.

Faktanya..
• Anak merupakan kelompok pemirsa yang paling rawan terhadap dampak negatif siaran TV.
• Data th 2002 mengenai jumlah jam menonton TV pada anak di Indonesia adalah sekitar 30-35 jam/minggu atau 1560-1820 jam/ tahun . Angka ini jauh lebih besar dibanding jam belajar di sekolah dasar yang tidak sampai 1000 jam/tahun.
• Tidak semua acara TV aman untuk anak. Bahkan, “Kidia” mencatat bahwa pada 2004 acara untuk anak yang aman hanya sekira 15% saja. Oleh karena itu harus betul-betul diseleksi.
• Saat ini jumlah acara TV untuk anak usia prasekolah dan sekolah dasar perminggu sekitar 80 judul ditayangkan dalam 300 kali penayangan selama 170 jam. Padahal dalam seminggu ada 24 jam x 7 = 168 jam! Jadi, selain sudah sangat berlebihan, acara untuk anak juga banyak yang tidak aman.
• Acara TV bisa dikelompokkan dalam 3 kategori: Aman, Hati-hati, dan Tidak Aman untuk anak.
• Acara yang ‘Aman’: tidak banyak mengandung adegan kekerasan, seks, dan mistis. Acara ini aman karena kekuatan ceritanya yang sederhana dan mudah dipahami. Anak-anak boleh menonton tanpa didampingi.

• Acara yang ‘Hati-hati’: isi acara mengandung kekerasan, seks dan mistis namun tidak berlebihan. Tema cerita dan jalan cerita mungkin agak kurang cocok untuk anak usia SD sehingga harus didampingi ketika menonton.

• Acara yang “Tidak Aman”: isi acara banyak mengandung adegan kekerasan, seks, dan mistis yang berlebihan dan terbuka. Daya tarik yang utama ada pada adegan-adegan tersebut. Sebaiknya anak-anak tidak menonton acara ini.

Kenapa Kita Harus Mengurangi Menonton TV?

• Berpengaruh terhadap perkembangan otak
Terhadap perkembangan otak anak usia 0-3 tahun dapat menimbulkan gangguan perkembangan bicara, menghambat kemampuan membaca-verbal maupun pemahaman. Juga, menghambat kemampuan anak dalam mengekspresikan pikiran melalui tulisan, meningkatkan agresivitas dan kekerasan dalam usia 5-10 tahun, serta tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan.

• Mendorong anak menjadi konsumtif
Anak-anak merupakan target pengiklan yang utama sehingga mendorong mereka menjadi konsumtif.

• Berpengaruh terhadap Sikap
Anak yang banyak menonton TV namun belum memiliki daya kritis yang tinggi, besar kemungkinan terpengaruh oleh apa yang ditampilkan di televisi. Mereka bisa jadi berpikir bahwa semua orang dalam kelompok tertentu mempunyai sifat yang sama dengan orang di layar televisi. Hal ini akan mempengaruhi sikap mereka dan dapat terbawa hingga mereka dewasa.

• Mengurangi semangat belajar
Bahasa televisi simpel, memikat, dan membuat ketagihan sehingga sangat mungkin anak menjadi malas belajar.

• Membentuk pola pikir sederhana
Terlalu sering menonton TV dan tidak pernah membaca menyebabkan anak akan memiliki pola pikir sederhana, kurang kritis, linier atau searah dan pada akhirnya akan mempengaruhi imajinasi, intelektualitas, kreativitas dan perkembangan kognitifnya.

• Mengurangi konsentrasi
Rentang waktu konsentrasi anak hanya sekitar 7 menit, persis seperti acara dari iklan ke iklan, akan dapat membatasi daya konsentrasi anak.

• Mengurangi kreativitas
Dengan adanya TV, anak-anak jadi kurang bermain, mereka menjadi manusia-manusia yang individualistis dan sendiri. Setiap kali mereka merasa bosan, mereka tinggal memencet remote control dan langsung menemukan hiburan. Sehingga waktu liburan, seperti akhir pekan atau libur sekolah, biasanya kebanyakan diisi dengan menonton TV. Mereka seakan-akan tidak punya pilihan lain karena tidak dibiasakan untuk mencari aktivitas lain yang menyenangkan. Ini membuat anak tidak kreatif.

• Meningkatkan kemungkinan obesitas (kegemukan)
Kita biasanya tidak berolahraga dengan cukup karena kita biasa menggunakan waktu senggang untuk menonton TV, padahal TV membentuk pola hidup yang tidak sehat. Penelitian membuktikan bahwa lebih banyak anak menonton TV, lebih banyak mereka mengemil di antara waktu makan, mengonsumsi makanan yang diiklankan di TV dan cenderung memengaruhi orangtua mereka untuk membeli makanan-makanan tersebut. Anak-anak yang tidak mematikan TV sehingga jadi kurang bergerak beresiko untuk tidak pernah bisa memenuhi potensi mereka secara penuh. Selain itu, duduk berjam-jam di depan layar membuat tubuh tidak banyak bergerak dan menurunkan metabolisme, sehingga lemak bertumpuk, tidak terbakar dan akhirnya menimbulkan kegemukan.

• Merenggangkan hubungan antar anggota keluarga
Kebanyakan anak kita menonton TV lebih dari 4 jam sehari sehingga waktu untuk bercengkrama bersama keluarga biasanya ‘terpotong’ atau terkalahkan dengan TV. 40% keluarga menonton TV sambil menyantap makan malam, yang seharusnya menjadi ajang ’berbagi cerita’ antar anggota keluarga. Sehingga bila ada waktu dengan keluarga pun, kita menghabiskannya dengan mendiskusikan apa yang kita tonton di TV. Rata-rata, TV dalam rumah hidup selama 7 jam 40 menit. Yang lebih memprihatinkan adalah terkadang masing-masing anggota keluarga menonton acara yang berbeda di ruangan rumah yang berbeda.

• Matang secara seksual lebih cepat
Banyak sekali sekarang tontonan dengan adegan seksual ditayangkan pada waktu anak menonton TV sehingga anak mau tidak mau menyaksikan hal-hal yang tidak pantas baginya. Dengan gizi yang bagus dan rangsangan TV yang tidak pantas untuk usia anak, anak menjadi balig atau matang secara seksual lebih cepat dari seharusnya. Dan sayangnya, dengan rasa ingin tahu anak yang tinggi, mereka memiliki kecenderungan meniru dan mencoba melakukan apa yang mereka lihat. Akibatnya seperti yang sering kita lihat sekarang ini, anak menjadi pelaku dan sekaligus korban perilaku-perilaku seksual. Persaingan bisnis semakin ketat antar Media, sehingga mereka sering mengabaikan tanggung jawab sosial,moral & etika.

Jadi, Siapa yang Seharusnya Mengurangi Menonton TV?
Semua dan setiap orang. Karena akibat buruk yang diberikan oleh TV tidak terbatas oleh usia, tingkat pendidikan, status sosial, keturunan dan suku bangsa. Semua lapisan masyarakat dapat terpengaruh dampak buruk dari TV, orangtua, anak-anak, si kaya ataupun si miskin, si pintar dan si bodoh, mereka dari latar belakang apa saja, tetap terkena dampak yang sama. Seharusnya instansi pemerintah, instansi pendidikan, instansi agama, keluarga dan individu semua bersama-sama mendukung program ‘Hari Tanpa TV’ ini, untuk membangun bangsa yang lebih baik.

Pertimbangkan Hidup tanpa TV
Dengan banyaknya bukti betapa TV bisa memberikan beragam dampak buruk, banyak keluarga sekarang membuat rumah mereka bebas-TV. Sangat penting untuk anak mempunyai kesempatan mempelajari dan mengalami langsung pengalaman hidup sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang mereka butukan untuk sukses di masa yang akan datang. Kalau menurut Anda hidup tanpa TV itu masih terlalu sulit, maka perlahan batasi dan awasi dengan saksama tontonan anak Anda sepanjang tahun.
Mau melihat generasi anak yang lebih sehat? Keluarga yang lebih dekat? Masyarakat yang lebih madani? Matikan TV. Hal yang mungkin kecil tapi akan berdampak besaaar!
Bantu kami untuk menyebarkan bahaya TV kepada masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan publik, membantu orang untuk menikmati hidup tanpa TV, membantu mereka melakukan aktivitas yang bebas-TV, dan menawarkan tips-tips sederhana tentang cara melakukannya, kita akan membantu jutaan anak untuk mematikan TV dan menyadari bahwa hidup tanpa TV itu lebih menyenangkan dan menenangkan.
Dengan mematikan TV, kita jadi punya waktu untuk keluarga, teman, dan untuk kita sendiri.

Apa Manfaat HARI TANPA TV?
Dengan TV dalam keadaan mati, kita jadi memiliki kesempatan untuk berpikir, membaca, berkreasi dan melakukan sesuatu. Untuk menjalin hubungan yang lebih menyenangkan dalam keluarga dan masyarakat. Mengurangi waktu menonton TV membuat kita mempunyai lebih banyak waktu untuk bermain di luar, berjalan-jalan atau melakukan olahraga yang kita senangi.

Bagaimana Caranya?

• Pergi ke perpustakaan atau ke toko buku terdekat
Biasakan anak Anda membaca buku. Bila sempat, sisakan waktu setiap hari, kalau tidak, beberapa kali setiap minggu untuk membacakan cerita kepada anak Anda atau biarkan sekali-kali anak Anda yang membacakan cerita untuk Anda. Jangan lupa untuk membahas kembali apa yang telah dibaca. Tanyakan kepada mereka tentang ceritanya, bantu mereka menemukan kosakata baru dan ajak anak untuk membaca beragam macam bacaan. Buatlah membaca itu gampang dan menyenangkan bagi anak Anda dengan cara membuat buku berada di sekitar mereka. Ajak mereka ke perpustakaan. Sediakan sebanyak mungkin buku yang pantas di sekitar rumah dan minta kerjasama keluarga untuk menjadikan buku sebagai hadiah ulangtahun, liburan atau lebaran.

• Bercocok tanam
TV menjauhkan kita dari alam. Padahal banyak hal yang bisa diajarkan oleh alam, dan yang tidak bisa didapatkan dari menonton TV. Dengan mengajak anak bercocok tanam, Anda bisa mengajarkan kepada anak Anda banyak hal. Mulai membuat taman bunga sendiri, atau bahkan 1 pot saja. Dengan ini anak bisa belajar makna tumbuh dan bertanggung jawab. Jadi setiap kali ia menyiram bunganya di pagi hari, ia akan ingat bahwa tanaman, seperti kita semua itu mulai dari benih, tumbuh, berkembang dan kelak layu dan mati. Dan selalu perlu air dan matahari!

• Bermain
Hidup anak pada dasarnya adalah bermain. Dengan bermain, anak belajar banyak hal.

• Melihat awan
Aneh? Mungkin. Karena kita tidak dibiasakan menikmati langit. Atau kita biasa hanya terpaku dengan indahnya bintang-bintang di malam hari. Padahal awan itu hampir selalu ada, selalu bergerak dan kadang-kadang membentuk hal-hal yang unik, seperti kuda nil, atau pesawat terbang. Kita bisa mengajak anak untuk menggambarkan bentuk apa yang dia lihat di awan. Kadang mereka bisa melihat 1 awan tapi dengan 2 bentuk yang berbeda. Kita juga bisa mengajaknya membuat puisi tentang awan. Atau biarkan mereka mengarang cerita tentang apa kira-kira rasanya bila kita bisa hidup di awan. Hal ini bisa memicu daya imajinasi dan kreativitas.

• Menulis surat
Kebiasaan memiliki sahabat pena sudah begitu jauh dari kehidupan anak-anak kita. Dengan teknologi yang kini sudah begitu canggih, anak lebih senang menggunakan telepon untuk bercerita. Tapi ternyata menulis surat melatih banyak hal. Selain mengenali prosedur pengiriman barang (amplop, perangko dan jasa besar pak pos), menulis surat juga melatih motorik dan membuat anak senang bila menerima balasan. Ajak anak menulis surat ke nenek kakek atau saudara yang tinggal jauh. Dan tunggu balasannya! Jika anak mulai mengenal teknologi internet, bisa saja sarana e-mail bisa digunakan untuk melatih kebiasaan menulis.

• Jalan-jalan
Jalan-jalan itu mudah dan murah. Tidak perlu banyak mengeluarkan uang. Jalan-jalan ke rumah teman atau sekadar berkeliling lingkungan rumah saja untuk menyapa tetangga. Kita juga bisa berjalan-jalan ke taman kota dan membuat piknik atau sekadar bermain di sana. Jalan-jalan itu baik untuk tubuh karena bisa menurunkan tekanan darah dan resiko terkena penyakit jantung. Dan yang lebih menguntungkan, jalan-jalan juga bisa mengurangi berat badan. Jalan-jalan juga bisa menenangkan pikiran dan melepaskan stres. Karena dengan berjalan, otak melepaskan zat yang bisa meringankan tekanan pada otot serta mengurangi kecemasan. Jalan-jalan juga bagus untuk lingkungan. Kalau kita lebih sering berjalan dari pada menggunakan transportasi bermesin, kita bisa menghemat 7 milyar gallon bensin dan 9.5 juta ton asap pembuangan kendaraan bermotor pertahunnya. Bayangkan!

• Berenang
Semua anak suka bermain air. Jadi ajak anak Anda berenang. Selain sangat menyenangkan, berenang itu juga salah satu cara berolahraga. Kalau bosan untuk berenang di kolam sekitar Anda, ajak anak untuk pergi ke pantai. Selain bermain dengan ombak, anak juga bisa diajak membuat istana yang indah dari pasir dan mengoleksi kerang-kerang yang cantik.

• Bersepeda
Kalau dilakukan sendiri, mungkin bisa membosankan. Tapi coba lah bersepeda pagi-pagi bersama seluruh keluarga. Selain murah dan menyehatkan, kita bisa mengajak anak untuk menghias sepedanya menjadi sepeda yang indah.

• Mendengarkan radio atau membaca koran
Anak sekarang sudah jarang sekali mendengarkan radio, apalagi membaca koran. Padahal mungin mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak kalah banyaknya dibanding mendengarkan berita di TV. Radio bisa melatih anak untuk mendengarkan dengan baik dan koran bisa mengajak anak untuk menambah wawasannya tentang dunia

• Memasak bersama ibu
Masak-memasak bukan hanya kerjaan ’perempuan’, bila sesuai, anak lelaki pun tidak ada salahnya diajak memasak bersama. Suatu hari keahlian itu pasti berguna juga baginya. Ajak anak Anda memasak makanan-makanan ringan yang unik dan mengasyikkan. Misalnya membuat puding semangka kuning atau es krim rasa pisang!

• Bikin lomba antar RT
Ini selalu berhasil bila 17 Agustusan tiba. Sekarang kita tidak perli menunggu moment itu. Rancang rencana perRT/RW untuk membuat acara massal anak-anak yang murah meriah setiap minggunya, jadi anak tidak terpukau di depan TV.

• Berolahraga
Kadang kata olahraga terdengar berat, tapi setelah dilakukan biasanya menyenangkan. Selain jalan-jalan, bersepeda dan berenang, masih banyak lagi olahraga yang bisa dilakukan bersama keluarga. Kalau mau yang sederhana, main badminton. Kalau mau yang lebih menantang, pergi water rafting!

• Bakti sosial
Kita sering lupa mengajak anak untuk memerhatikan orang-orang di lingkungan sekitar yang tidak seberuntung mereka. Ajak anak Anda untuk bersama-sama membersihkan rumah dan lemari pakaian dari barang-barang yang tidak lagi digunakan tapi masih bagus dan layak pakai untuk disumbangkan ke panti-panti asuhan di sekitar rumahmu.

• Rapikan rumah dan halaman
Biasanya yang ini adalah tugas pembantu rumah tangga. Kali ini, ajak anak Anda untuk memerhatikan tempat tinggalnya sendiri. Karena pembantu tidak selalu ada untuk melayani. Ingatkan anak bahwa pembantu disebut demikian karena tugasnya memang ’membantu’ hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan. Bukan sebaliknya. Dengan demikian anak akan belajar untuk bertanggung jawab dan lebih menghargai pembantu. Lagipula, tinggal di lingkungan yang rapi dan bersih itu sehat dan menyenangkan.

• Ambil les
Pelajaran di sekolah hanya melatih otak kiri. Jangan lupa untuk melatih otak kanannya. Ambil les yang menarik dan sesuai dengan bakat anak anda. Mulai dari les musik dengan piano, gitar, biola atau drumnya, atau les menari mulai dari tarian daerah, tarian modern dan ballet, atau les-les lainnya. Tapi ingat, jangan sampai les-les ini menambah beban belajar yang sudah menumpuk di sekolah. Pastikan anak mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat juga.

• Bercengkrama dengan keluarga
Nah ini yang mahal. Karena penelitian mengatakan bahwa 54% anak berusia 4-6 mengaku lebih senang menonton TV daripada bermain dengan ayahnya. Para orangtua juga mengaku bahwa mereka hanya menghabiskan sekitar 40 menit perhari untuk melakukan percakapan yang berarti dengan anaknya. Kedekatan dengan keluarga tidak bisa dibeli. Jangan biarkan televisi mencuri lagi waktu kita untuk keluarga yang memang sudah tinggal sedikit sekali karena terpotong aktivitas sehari-hari.

• Belajar
Sebetulnya apapun yang kita lakukan merupakan pembelajaran. Jadi belajar itu bukan hanya lewat buku. Belajar hal-hal baru yang belum kita ketahui. Belajar naik motor atau membuat sarang burung dari kayu. Belajar mengantri, belajar main basket atau belajar untuk sehari saja tidak nonton TV dulu..!

• Mengerjakan keterampilan tangan
Banyak buku sekarang yang mengajarkan membuat keterampilan tangan, sehingga kita bisa melakukannya secara otodidak. Keterampilan tangan bisa dalam bentuk bermacam ragam, mulai dari meyulam, origami sampai membuat bunga dari sabun mandi.

• Ke kebun binatang atau musium
Mengunjungi kebun binatang selalu menyenangkan. Karena kita bisa melihat beragam binatang yang tidak biasa kita lihat sehari-hari. Anak-anak biasanya menyukainya. Bila berani, ada waktu, dan transportasi, kita juga bisa mengunjungi taman safari dan bersentuhan dengan binatang-binatang itu secara langsung. Selain itu, musium juga menarik untuk dikunjungi. Dari musium kita bisa banyak belajar tentang sejarah dan melihat langsung artifak-artifak menarik tentangnya.

Tidak punya waktu? Matikan saja TV-nya dulu. Mengurangi waktu menonton TV memang terkesan susah pada awalnya, tapi ternyata toh ada ribuan hal lain yang menarik untuk dilakukan, bukan?

Tips cara mematikan TV
• Pindahkan TV ke tempat yang tidak begitu ‘mencolok’
• Matikan TV pada waktu makan.
• Tentukan hari-hari apa saja dalam seminggu yang akan dilalui tanpa TV.
• Jangan gunakan kesempatan menonton TV sebagai hadiah.
• Berhenti berlangganan channel tambahan (cable, dll) dan gunakan uangnya untuk membeli hal-hal yang berguna lainnya, seperti buku.
• Pindahkan TV dari kamar anak Anda.
• Sembunyikan remote controlnya.
• Tidak ada TV di hari sekolah.

Jangan terlalu khawatir bila anak mengaku bosan, karena kebosanan itu lama-lama akan menghilang dan biasanya justru menciptakan kreativitas. Karena anak banyak dipengaruhi dengan yang dilakukan orangtua mereka, adalah sangat penting untuk memperhatikan bahwa usaha apa saja, seperti lebih banyak berolahraga, mengonsumsi makanan yang lebih bergizi atau menonton TV lebih sedikit, dilakukan sebagai ‘acara keluarga’ sehingga mematikan TV adalah usaha yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga untuk menyisihkan waktu bercengkrama bersama.

(Diolah dari: turnofftv.org oleh Yayasan Kita dan Buah Hati; dan Kidia.) (*)

Sekitar 60 juta anak Indonesia menonton TV selama berjam-jam hampir sepanjang hari. Anak-anak menonton apa saja karena kebanyakan keluarga tidak memberi batasan menonton yang jelas. Mulai dari acara gosip selebritis, berita kriminal yang berdarah-darah, sinetron remaja yang permisif dan penuh kekerasan, intriks, mistis, amoral, film dewasa yang diputar dari pagi hingga malam, penampilan grup musik berpakaian seksi dengan lirik orang dewasa yang tidak mendidik, sinetron berbungkus agama yang banyak menampilkan rekaan azab, hantu, iblis, siluman, dan seterusnya. Bahkan, acara anak pun dipenuhi oleh adegan yang tidak aman dan tidak pantas ditonton anak (Kompas, Juli 2006).

Bayangkan, kalau anak-anak kita adalah salah satu dari mereka yang tiap hari harus menelan acara TV yang tidak mendidik. Anak-anak bisa kehilangan kepolosan dan keceriaannya, tersempitkan persepsinya dalam dunia orang dewasa yang penuh intrik, mengimitasi budaya instan dan perilaku antisosial, dan lain-lain.

Kita semua prihatin dengan kondisi ini. Di satu sisi, kita membutuhkan televisi sebagai sarana informasi dan komunikasi, di sisi lain, kita melihat televisi berkembang menjadi industri penyiaran yang gagal menyediakan alternatif program yang mencerdaskan penontonnya. Sayangnya, keprihatinan itu baru sebatas wacana. Diperlukan aksi yang lebih konkret untuk mengubah wacana keprihatinan menjadi sesuatu yang benar-benar nyata, sehingga upaya menciptakan khalayak yang cerdas dan industri penyiaran yang sehat, dapat terwujud. Untuk itulah, sejumlah pemerhati dan aktivis media berencana menyelenggarakan kembali Aksi “Hari Tanpa TV,” yang secara serempak akan diselenggarakan di 5 kota: Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makasar.

Aksi “Hari Tanpa TV” di Bandung ditangani oleh kami—Bandung School of Communication Studies (Bascomms). Melalui Aksi “Hari Tanpa TV”, kami bermaksud mengajak khalayak untuk tidak menyalakan televisi selama sehari, pada hari Minggu 22 Juli 2007. Aksi ini memiliki dua tujuan bagi dua sasaran yang berbeda. Pertama, bagi masyarakat, aksi ini bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap tayangan televisi yang tidak mencerdaskan. Menimbulkan semacam awareness agar mengkritisi tayangan televisi, sekaligus memperlihatkan bahwa masyarakat punya pilihan untuk mematikan televisi, jika tidak diperoleh alternatif tayangan lain yang aman ditonton. Selain itu, aksi ini juga ingin mengingatkan masyarakat bahwa masih banyak terdapat pilihan lain yang jauh lebih bermanfaat untuk mengisi waktu daripada sekadar menonton TV. Kedua, bagi industri penyiaran, aksi ini bertujuan memperlihatkan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap tayangan TV yang tidak aman dan tidak bersahabat bagi anak maupun keluarga. Lewat aksi bersama, yaitu mematikan televisi pada hari yang ditetapkan, kami ingin memperlihatkan bahwa anggota masyarakat dapat bersatu dalam menyikapi perilaku industri televisi yang tidak berpihak bagi kepentingan publik. Aksi “Hari Tanpa TV”, karenanya, merupakan strong message bagi industri penyiaran agar memperbaiki kualitas tayangannya, dan memperhatikan kepentingan khalayaknya.

Melalui gerakan ini, kami sama sekali tidak bermaksud mengajak masyarakat untuk memusuhi televisi. Mengkritisi televisi tidak lain merupakan sebuah upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menjadikan dunia penyiaran sebagai industri yang sehat dan beretika, serta didukung oleh khalayak yang cerdas. Tepatnya, aksi ini merupakan rangkaian dari upaya penguatan bagi televisi Indonesia sendiri, beserta khalayaknya. Keberhasilan gerakan ini jelas tercermin dari dukungan yang Anda berikan. Karena itu, kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi dan memberi kontribusi bagi rangkaian kegiatan yang akan kami selenggarakan.

B. Rangkaian Aksi “Hari Tanpa TV”

1. Mini Seminar “Sehari Tanpa TV”
Seminar diselenggarakan pada hari Sabtu, 21 Juli 2007 pk. 9-12 WIB. Dalam seminar ini, kami hendak mendiseminasikan prinsip-prinsip media literacy sambil menginformasikan alternatif kegiatan yang bisa dilakukan ketika tidak menonton TV. Mini seminar ini gratis, diperuntukkan bagi orangtua yang berminat, sekitar 100-an. Pembicara terdiri dari media expert, psikolog, dan teman-teman dari sanggar bermain alternatif. Dalam mini seminar ini juga akan disosialisasikan rencana aksi Hari Tanpa TV, yang sekaligus dijadikan momen jumpa pers untuk teman-teman wartawan lokal dari media cetak maupun media elektronik.
2. Workshop Remaja: “Bedah Iklan Secara Kritis”.Sasarannya adalah siswa SMP dan SMA, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juli 2007. Workshop dibagi menjadi dua sesi, Sesi I: pukul 09.00-12.00 WIB untuk mahasiswa, dan Sesi II: pukul 14.00-17.00 WIB untuk pelajar (SMP/SMA).

3. Sosialisasi “Hari Tanpa TV” ke sekolah wilayah Bandung berupa penyebaran kit “Hari Tanpa TV” (terdiri dari campaign material dan lembar dukungan), mulai Senin 16 Juli s.d. Kamis, 19 Juli 2007.

4. Aksi Damai “Hari Tanpa TV” pada Sabtu, 21 Juli 2007, pk. 10-14 WIB. Dalam kegiatan ini kami akan memasang spanduk, menyebarkan flyer dan brosur di sejumlah titik penting di Bandung. Tujuannya membangkitkan awareness gerakan “Hari Tanpa TV”. Dalam acara ini, kami dibantu oleh para relawan dosen dan mahasiswa Fikom Unisba, Stikom, Unpas, dan simpatisan lain.
5. Aksi “Hari Tanpa TV”, 22 Juli 2007. Diselenggarakan serempak di 5 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makasar.
6. Monitoring “Hari Tanpa TV”, mulai Senin, 24 Juli 2007 s.d. Sabtu. Untuk menilai efektivitas aksi ini, sekaligus menjaring bagi masukan aksi berikutnya, maka akan dilakukan evaluasi melalui penyebaran dan pengumpulan kuesioner kepada masyarakat maupun sekolah-sekolah baik secara langsung maupun lewat posting di milis-milis. Hasilnya akan dilaporkan lewat media maupun milis-milis.